Peraturan Daerah Tahun 2026 Nomor 3

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Nomor Lembaran Daerah (LD) 3
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) 189
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 3
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 20 Agustus 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 20 Agustus 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword pertanggungjawaban,apbd

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2026 adalah regulasi yang menetapkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan merupakan bentuk akuntabilitas publik pemerintah daerah setelah melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengesahkan laporan keuangan daerah yang terdiri dari beberapa komponen output teknis, antara lain:

  • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang memuat capaian pendapatan dan belanja.
  • Neraca yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana daerah.
  • Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, serta Laporan Perubahan Ekuitas.
  • Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memberikan penjelasan kualitatif dan kuantitatif secara mendalam.
  • Lampiran laporan kinerja dan ikhtisar keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Realisasi anggaran tahun 2025 mencatat angka-angka krusial sebagai berikut:

  1. Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 2.512.636.843.462,89 dari anggaran yang ditetapkan.
  2. Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp 2.501.279.597.065,84.
  3. Tercapai Surplus anggaran sebesar Rp 11.357.246.397,05.
  4. Pembiayaan Netto tercatat sebesar Rp 149.686.194.482,45 yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
  5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2025 adalah Rp 161.043.440.879,50.
  6. Total Aset Kabupaten Bantul tercatat mencapai Rp 3.752.447.780.689,54.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini menegaskan bahwa segala rincian mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Laporan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berbagai lampiran teknis, termasuk daftar rekapitulasi piutang daerah, penyisihan piutang tidak tertagih, dan daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Regulasi ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diundangkan sebagai acuan resmi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam meninjau kinerja keuangan fiskal 2025.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 Agustus 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.