Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 326

Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Lingkungan Hidup
Nomor Peraturan 326
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 10 Agustus 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 10 Agustus 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword rencana,detail,tata,ruang,strategis

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 326 Tahun 2026 ini mengatur tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Bantul. Peraturan ini merupakan kebijakan operasional baru yang ditetapkan untuk memenuhi mandat peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan tata ruang guna mengintegrasikan aspek pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan wilayah.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini menetapkan struktur personalia dan tugas teknis bagi tim Pokja dalam melaksanakan tahapan penyusunan kajian lingkungan. Beberapa poin mendasar yang diatur meliputi:

  • Penyusunan perencanaan awal yang mencakup pembuatan kerangka acuan kerja dan identifikasi pemangku kepentingan terkait.
  • Pelaksanaan konsultasi publik untuk memastikan proses penyusunan KLHS bersifat terbuka dan melibatkan berbagai pihak.
  • Pengkajian dampak dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah perkotaan Bantul.
  • Perumusan rekomendasi perbaikan dan alternatif penyempurnaan atas rencana tata ruang yang sedang disusun.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah-langkah pelaksanaan yang harus dijalankan oleh Kelompok Kerja mengikuti urutan prioritas teknis sebagai berikut:

  1. Penyusunan dokumen perencanaan yang melibatkan identifikasi mendalam terhadap isu strategis lingkungan hidup.
  2. Penyelenggaraan forum diskusi dan konsultasi publik guna memenuhi azas akuntabilitas.
  3. Pelaksanaan penjaminan kualitas (quality assurance) dan pendokumentasian seluruh proses kajian secara sistematis.
  4. Integrasi akhir hasil KLHS ke dalam naskah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa aturan khusus dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan keputusan ini:

  • Kewajiban Transparansi: Pokja wajib melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait demi memenuhi prinsip partisipatif dan transparansi.
  • Pelaporan: Pokja diwajibkan untuk memberikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Bantul.
  • Ketentuan Anggaran: Segala pembiayaan yang diperlukan untuk operasional Pokja dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.
  • Masa Berlaku: Keputusan ini bersifat segera dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Agustus 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.