Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 327

Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Lingkungan Hidup
Nomor Peraturan 327
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 10 Agustus 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 10 Agustus 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword kajian,strategis,rencana,tata,ruang,wilayah

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 327 Tahun 2026 yang menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Peraturan ini merupakan keputusan baru yang berfungsi sebagai dasar hukum administratif untuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan lingkungan ke dalam perencanaan tata ruang di Kabupaten Bantul sesuai dengan amanat peraturan menteri terkait.

Poin-Poin Utama

Kelompok Kerja yang dibentuk memiliki tugas teknis utama yang mencakup tahapan-tahapan berikut:

  • Menyusun perencanaan kerja, kerangka acuan, serta mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat.
  • Melaksanakan konsultasi publik guna menjamin keterbukaan informasi.
  • Mengkaji pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) terhadap kondisi lingkungan hidup.
  • Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP dan menyusun rekomendasi perbaikan untuk proses pengambilan keputusan.
  • Melaksanakan penjaminan kualitas (quality assurance) serta pendokumentasian hasil kajian.
  • Mengintegrasikan hasil KLHS secara sistematis ke dalam dokumen RTRW.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam menjalankan fungsinya, Pokja wajib memperhatikan prioritas dan ketentuan teknis sebagai berikut:

  1. Pemenuhan prinsip partisipatif dan transparansi dengan wajib melibatkan unsur masyarakat dalam setiap tahapan kajian.
  2. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Bantul sebagai bentuk pertanggungjawaban.
  3. Keanggotaan Pokja bersifat lintas sektoral yang dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai Ketua dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai Wakil Ketua.
  4. Seluruh pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus yang wajib ditaati oleh Kelompok Kerja dalam menjalankan tugasnya:

  • Pokja dilarang mengabaikan proses integrasi hasil kajian ke dalam dokumen rencana tata ruang, karena KLHS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RTRW.
  • Lampiran mengenai susunan personalia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini dan mencakup pejabat dari berbagai instansi teknis.
  • Keputusan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal ditetapkan dan wajib diketahui oleh Inspektur serta dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Agustus 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.