Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 397

Tentang Penunjukan Saudara Nur Hidayad, Sarjana Ekonomi, Sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 397
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 September 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 September 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword pelaksana,lurah,guwosari,pajangan

Ringkasan Umum

Keputusan ini mengatur mengenai penunjukan Saudara Nur Hidayad, S.E., yang merupakan Carik desa setempat, untuk mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan pimpinan sementara karena Lurah definitif sedang menjalani masa cuti kampanye dalam rangka pemilihan lurah.

Poin-Poin Utama

Beberapa hal mendasar yang menjadi latar belakang dan isi teknis dari keputusan ini adalah:

  • Saudara Masduki Rahmad, S.I.P. selaku Lurah Guwosari telah mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah hingga penetapan lurah terpilih.
  • Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026, apabila Lurah cuti, maka tugas dan tanggung jawabnya dialihkan kepada Carik.
  • Masa penugasan ini berlaku efektif mulai tanggal 21 September 2026 sampai dengan 4 Oktober 2026.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana Tugas memiliki wewenang dan urutan prioritas kerja sebagai berikut:

  1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan secara menyeluruh.
  2. Memegang otoritas dalam pengelolaan Keuangan Kalurahan serta pengelolaan Aset Kalurahan.
  3. Menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Panewu.
  4. Menetapkan produk hukum desa berupa Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah melalui proses evaluasi formal.
  5. Mewakili Kalurahan dalam urusan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan dan prosedur administratif khusus (special procedure) yang wajib diikuti oleh Pelaksana Tugas, di antaranya:

  • Setiap rancangan peraturan wajib diajukan untuk evaluasi kepada Panewu sebelum dapat ditetapkan dan diundangkan.
  • Wajib mendapatkan nomor register dan persetujuan penandatanganan dari Panewu untuk memastikan legalitas peraturan desa.
  • Pemberhentian Pamong Kalurahan hanya dapat diproses apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau atas permintaan sendiri karena mencalonkan diri sebagai lurah, dengan tetap melalui rekomendasi Panewu dan persetujuan Bupati.
  • Dilarang menetapkan kebijakan strategis tanpa melalui koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan pihak Kecamatan.

Keputusan ini ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 September 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.