Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 398

Tentang Pemberian Cuti untuk Mengikuti Pemilihan Lurah kepada Saudara Sarjaka, Lurah Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 398
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 September 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 September 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword cuti,lurah,baturetno,banguntapan

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 398 Tahun 2026 yang menetapkan pemberian izin cuti kepada seorang Lurah petahana yang hendak mencalonkan diri kembali. Keputusan ini dikeluarkan untuk menjalankan amanat Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 mengenai tata cara pemilihan lurah, yang mewajibkan pejabat petahana untuk melepaskan jabatan sementaranya guna menjaga netralitas selama proses pemilihan berlangsung.

Poin-Poin Utama

  • Penerima izin cuti adalah Saudara Sarjaka yang menjabat sebagai Lurah Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
  • Alasan pemberian izin ini adalah karena yang bersangkutan terdaftar sebagai Calon Lurah dalam pemilihan pimpinan desa di wilayahnya.
  • Landasan hukum utama keputusan ini meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024) serta peraturan daerah terkait pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian lurah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Masa cuti resmi ditetapkan mulai tanggal 21 September 2026 dan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2026.
  2. Selama masa cuti tersebut, pelaksanaan tugas sehari-hari pemerintahan desa dilaksanakan oleh Carik (Sekretaris Desa) sebagai pelaksana tugas sementara.
  3. Pelaksanaan tugas oleh Carik harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kesinambungan layanan publik di tingkat kalurahan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Selama masa yang telah ditentukan, Lurah yang sedang cuti dilarang untuk menggunakan kewenangan jabatannya dalam bentuk apapun terkait dengan operasional pemerintahan desa. Ketentuan ini bersifat mengikat sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir setelah selesainya proses penetapan calon lurah terpilih. Keputusan ini juga ditembuskan kepada berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Inspektorat dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) untuk keperluan pengawasan lapangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 September 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.