Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 399

Tentang Penunjukan Saudara Muhammad Lu’ai Arminanto, Sarjana Teknik, Sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 399
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 September 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 September 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword pelaksana,lurah,baturetno,banguntapan

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 399 Tahun 2026 yang mengatur tentang penunjukan pejabat sementara untuk menjamin kesinambungan pemerintahan di tingkat desa. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas permohonan cuti Lurah Baturetno definitif yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan lurah, sehingga diperlukan pejabat Pelaksana Tugas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Poin-Poin Utama

Isi mendasar dari keputusan ini mencakup penetapan personalia dan masa jabatan transisi sebagai berikut:

  • Menunjuk Saudara Muhammad Lu’ai Arminanto, S.T., yang saat ini menjabat sebagai Carik, untuk menjalankan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah Baturetno, Kapanewon Banguntapan.
  • Masa penugasan ditetapkan mulai tanggal 21 September 2026 sampai dengan 4 Oktober 2026.
  • Penunjukan ini didasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 yang mengatur bahwa selama lurah cuti, tugasnya dilaksanakan oleh Carik hingga penetapan calon lurah terpilih.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksana Tugas dibekali dengan wewenang strategis untuk mengelola desa dengan urutan prioritas dan prosedur teknis sebagai berikut:

  1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan serta Aset Kalurahan.
  2. Menetapkan Peraturan Kalurahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Panewu.
  3. Melakukan prosedur penetapan produk hukum melalui tahapan: pengajuan evaluasi rancangan kepada Panewu, pembahasan hasil evaluasi bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan, permintaan nomor register, hingga pengundangan oleh Carik.
  4. Menetapkan Keputusan Lurah sebagai dasar pelaksanaan program kerja dan memberikan cuti kepada Pamong Kalurahan.
  5. Mewakili Kalurahan dalam perkara hukum di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum yang sah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan wewenang dan aturan peralihan yang wajib diperhatikan oleh Pelaksana Tugas:

  • Segala bentuk penetapan produk hukum desa (Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah) dilarang dilakukan tanpa adanya evaluasi resmi dan persetujuan tertulis dari Panewu.
  • Pengajuan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Bupati hanya dapat dilakukan untuk alasan khusus seperti meninggal dunia atau atas permintaan sendiri karena pencalonan diri.
  • Pelaksana Tugas wajib melaporkan setiap peraturan yang telah diundangkan kepada Panewu sebagai bentuk pengawasan administratif.
  • Keputusan ini bersifat mengikat dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 September 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.