Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 400

Tentang Pemberian Cuti untuk Mengikuti Pemilihan Lurah kepada Saudara Rakhmawati Wijayaningrum, Sarjana Ekonomi, Lurah Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 400
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 September 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 September 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword cuti,lurah,wirokerten,banguntapan

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 400 Tahun 2026 yang mengatur tentang pemberian izin cuti kepada pejabat petahana dalam rangka mengikuti Pemilihan Lurah. Keputusan ini merupakan tindak lanjut administratif atas pencalonan kembali Lurah yang sedang menjabat agar sesuai dengan regulasi tata kelola desa di Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

  • Pemberian izin cuti resmi kepada Saudara Rakhmawati Wijayaningrum, S.E. yang menjabat sebagai Lurah Wirokerten, Kapanewon Banguntapan.
  • Dasar pertimbangan utama adalah kepatuhan terhadap Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 yang mewajibkan Lurah petahana untuk cuti saat ditetapkan sebagai Calon Lurah.
  • Keputusan ini juga merujuk pada regulasi yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang pemilihan dan pemberhentian Lurah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Masa cuti ditetapkan mulai tanggal 20 September 2026 hingga 4 Oktober 2026 (sampai selesainya penetapan calon terpilih).
  2. Pendelegasian tugas: Selama masa cuti, pelaksanaan tugas sehari-hari Lurah Wirokerten dilaksanakan oleh Carik (Sekretaris Desa).
  3. Pelaksanaan tugas oleh Carik harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kontinuitas layanan publik.

Larangan & Ketentuan Khusus

Lurah yang sedang dalam masa cuti dilarang menjalankan fungsi jabatan secara langsung untuk menghindari konflik kepentingan selama proses pemilihan. Ketentuan ini bersifat mengikat sejak tanggal ditetapkan dan wajib diketahui oleh instansi terkait seperti Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, serta Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Wirokerten.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 September 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.