Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 401

Tentang Penunjukan Saudara Rini Widiastuti, Sarjana Pendidikan, Sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 401
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 September 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 September 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword pelaksana,lurah,wirokerten,banguntapan

Ringkasan Umum

Dokumen ini adalah Keputusan Bupati Bantul Nomor 401 Tahun 2026 yang mengatur tentang penunjukan pejabat sementara untuk memimpin Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan. Penetapan ini dilakukan karena Lurah definitif, Saudara Rakhmawati Wijayaningrum, S.E., sedang menjalani cuti untuk mengikuti pemilihan Lurah. Peraturan ini bersifat sebagai keputusan penunjukan personal guna menjamin kelancaran tata kelola pemerintahan desa selama masa transisi.

Poin-Poin Utama

Beberapa poin mendasar dalam penunjukan ini meliputi:

  • Menunjuk Saudara Rini Widiastuti, S.Pd. yang merupakan pejabat Carik aktif sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari dan penanggung jawab Lurah Wirokerten.
  • Masa penugasan ditetapkan secara spesifik terhitung mulai tanggal 20 September 2026 hingga 4 Oktober 2026.
  • Lingkup tugas mencakup kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Kalurahan, serta pengelolaan Aset Kalurahan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksana Tugas diwajibkan mengikuti urutan prosedur teknis dalam menetapkan produk hukum desa sebagai berikut:

  1. Mengajukan permohonan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Lurah kepada Panewu.
  2. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) untuk peraturan desa.
  3. Memperoleh nomor register dan persetujuan penandatanganan secara resmi dari Panewu sebelum peraturan disahkan.
  4. Melaporkan setiap peraturan yang telah diundangkan oleh Carik kepada pihak Kapanewon sebagai bentuk tertib administrasi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan wewenang dan aturan khusus yang wajib dipatuhi oleh pejabat yang ditunjuk:

  • Wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Panewu sebelum menetapkan anggaran (APB Kalurahan) dan peraturan-peraturan kalurahan lainnya.
  • Pemberhentian pamong kalurahan hanya dapat diproses melalui rekomendasi Panewu dan persetujuan Bupati untuk kondisi khusus seperti meninggal dunia atau pengunduran diri karena mencalonkan diri sebagai lurah.
  • Pelaksana tugas memiliki kewenangan untuk mewakili kalurahan di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 September 2026 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.