Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 403

Tentang Penunjukan Saudara Heri Purwanto Sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 403
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 September 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 September 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword pelaksana,lurah,trimurti,srandakan

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 403 Tahun 2026 yang mengatur tentang penunjukan pejabat sementara untuk mengisi kekosongan pimpinan di tingkat desa. Peraturan ini diterbitkan karena Lurah Trimurti definitif, Saudara Agus Purwaka, S.T., sedang menjalani masa cuti di luar tanggungan negara sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah hingga penetapan lurah terpilih. Keputusan ini berfungsi sebagai landasan hukum agar roda pemerintahan di Kalurahan Trimurti tetap berjalan secara efektif dan legal.

Poin-Poin Utama

Beberapa poin mendasar yang diatur dalam keputusan ini adalah sebagai berikut:

  • Penunjukan Saudara Heri Purwanto yang menjabat sebagai Carik untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan tanggung jawab sebagai Lurah Trimurti, Kapanewon Srandakan.
  • Masa jabatan pelaksana tugas ini berlaku secara definitif mulai tanggal 19 September 2026 sampai dengan 4 Oktober 2026.
  • Pejabat yang ditunjuk memiliki otoritas penuh dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta mengelola administrasi di tingkat kalurahan selama periode tersebut.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pejabat pelaksana tugas memiliki wewenang dan prioritas pelaksanaan tugas yang meliputi:

  1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Kalurahan serta Aset Kalurahan.
  2. Menetapkan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Panewu (Camat).
  3. Menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan dengan prosedur koordinasi yang ketat.
  4. Mengajukan rekomendasi atau persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan kepada otoritas yang lebih tinggi jika terdapat perangkat desa yang meninggal dunia atau mencalonkan diri dalam pemilihan.
  5. Mewakili kalurahan dalam urusan hukum di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat prosedur khusus dan batasan yang harus ditaati oleh Pelaksana Tugas, yaitu:

  • Dalam menetapkan produk hukum (Peraturan Kalurahan/Lurah), Pelaksana Tugas dilarang langsung menandatangani dokumen tanpa melalui proses evaluasi rancangan oleh Panewu.
  • Wajib mendapatkan nomor register dan persetujuan penandatanganan resmi dari pihak kecamatan sebelum sebuah peraturan dapat diundangkan oleh Carik.
  • Segala bentuk tindakan strategis terkait kepegawaian atau pemberhentian perangkat desa harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 September 2026 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.