Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 413

Tentang Penunjukan Saudara Retna Handayani, Sarjana Teknik, Sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 413
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 September 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 September 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword pelaksana,lurah,bantul

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 413 Tahun 2026 mengatur tentang penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah Bantul, Kapanewon Bantul. Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan cuti yang diajukan oleh Lurah petahana, Saudara Supriyadi, yang telah ditetapkan sebagai Calon Lurah dalam pemilihan mendatang. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran administrasi dan pelayanan publik di tingkat kalurahan selama masa transisi hingga penetapan lurah terpilih selesai dilaksanakan.

Poin-Poin Utama

  • Menunjuk Saudara Retna Handayani, S.T., yang menjabat sebagai Carik, untuk mengemban tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah Bantul.
  • Masa jabatan penunjukan tersebut berlaku secara efektif terhitung mulai tanggal 21 September 2026 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2026.
  • Plt memiliki wewenang untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan serta memegang kekuasaan penuh dalam pengelolaan Keuangan Kalurahan dan Aset Kalurahan.
  • Pelaksana Tugas diberikan hak untuk mewakili kalurahan dalam perkara hukum di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dokumen ini mengatur langkah-langkah prosedural yang harus ditempuh oleh Plt dalam menetapkan produk hukum desa dengan urutan sebagai berikut:

  1. Plt berwenang menetapkan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah, namun wajib melalui proses pengajuan evaluasi rancangan kepada Panewu terlebih dahulu.
  2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Panewu sebelum disahkan.
  3. Setiap rancangan peraturan harus ditindaklanjuti bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan hasil evaluasi yang diberikan pihak otoritas di tingkat kapanewon.
  4. Setelah mendapatkan nomor register dan persetujuan penandatanganan dari Panewu, Plt baru dapat menetapkan peraturan tersebut untuk kemudian diundangkan oleh Carik.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Plt dilarang menetapkan peraturan atau anggaran secara sepihak tanpa adanya persetujuan tertulis dari Panewu guna menjaga akuntabilitas selama masa jabatan sementara.
  • Mengenai kepegawaian desa, Plt hanya dapat mengajukan permohonan pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu untuk kondisi khusus, seperti pamong yang meninggal dunia atau mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai lurah.
  • Plt berkewajiban melaporkan setiap peraturan yang telah diundangkan kepada Panewu sebagai bentuk pengawasan administrasi.
  • Keputusan Bupati ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 September 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.