Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 414

Tentang Pemberian Cuti untuk Mengikuti Pemilihan Lurah kepada Saudara Siti Fatimah, Lurah Sabdodadi Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 414
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 September 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 September 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword cuti,lurah,sabdodadi,bantul

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 414 Tahun 2026 yang menetapkan pemberian cuti resmi kepada Siti Fatimah selaku Lurah Sabdodadi, Kapanewon Bantul. Peraturan ini bersifat administratif dan spesifik sebagai tindak lanjut dari regulasi yang mewajibkan pejabat petahana (incumbent) untuk melepaskan jabatan sementara saat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan lurah.

Poin-Poin Utama

  • Pemberian izin cuti kepada Lurah Sabdodadi untuk mengikuti proses Pemilihan Lurah tahun 2026.
  • Pemenuhan syarat formil sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah.
  • Penetapan masa transisi kepemimpinan di tingkat desa/kalurahan selama masa kampanye atau pencalonan berlangsung.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Masa cuti ditetapkan terhitung mulai tanggal 21 September 2026 sampai dengan 4 Oktober 2026.
  2. Pelaksanaan tugas sehari-hari Lurah selama masa cuti dialihkan sepenuhnya kepada Carik (Sekretaris Desa) untuk menjamin roda pemerintahan tetap berjalan.
  3. Proses pelimpahan tugas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Selama menjalankan cuti, pejabat yang bersangkutan dilarang menjalankan fungsi-fungsi administratif maupun otoritas sebagai Lurah.
  • Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan wajib disampaikan kepada instansi terkait seperti Inspektorat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan untuk pengawasan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 September 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.