Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 435

Tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka, Majelis Pembimbing Cabang Harian Gerakan Pramuka, Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul Masa Bakti 2026-2031
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Hukum
Nomor Peraturan 435
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 25 September 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 25 September 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword pramuka

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 435 Tahun 2026 yang mengatur tentang pengukuhan pengurus berbagai organ utama dalam Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul untuk masa bakti 2026-2031. Peraturan ini dikeluarkan untuk memperkuat peran Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepramukaan dan pembentuk kepribadian generasi muda berdasarkan hasil musyawarah cabang yang telah dilaksanakan.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini menetapkan susunan personalia yang mengisi jabatan penting dalam struktur kepramukaan di tingkat kabupaten, yang meliputi:

  • Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) yang dipimpin langsung oleh Bupati Bantul.
  • Majelis Pembimbing Cabang Harian yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga.
  • Pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) yang dipimpin oleh Hj. Emi Masruroh, M.Pd.
  • Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) yang bertugas mengawasi aspek finansial organisasi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Tugas dan langkah pelaksanaan yang diatur dalam dokumen ini menekankan pada pembinaan berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut:

  1. Pemberian dukungan: Majelis Pembimbing wajib memfasilitasi ketersediaan tenaga, dana, dan sarana prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
  2. Pelaksanaan aturan: Kwarcab bertanggung jawab menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta keputusan musyawarah di tingkat nasional hingga daerah.
  3. Pembinaan unit: Fokus pada pembinaan Kwartir Ranting, Gugus Depan, dan Satuan Karya Pramuka di wilayah Kabupaten Bantul.
  4. Mekanisme pelaporan: Kewajiban menyampaikan laporan perkembangan secara rutin kepada Kwartir Daerah dan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Cabang.

Larangan & Ketentuan Khusus

Beberapa ketentuan khusus yang diatur guna menjaga integritas organisasi adalah:

  • Kepengurusan bersifat kolektif dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang.
  • Lembaga Pemeriksa Keuangan memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa dan mengawasi arus keuangan Kwartir Cabang secara mandiri.
  • Segala keputusan kepengurusan harus selaras dengan tujuan Gerakan Pramuka dan dilaporkan secara berkala kepada instansi terkait untuk menjaga transparansi.
  • Keputusan ini mulai berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan dengan salinan yang disampaikan kepada Kepala Inspektorat Daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 September 2026 oleh BUPATI BANTUL, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.