Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 443

Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Nugrah Tri Hatmoko, Sarjana Pendidikan karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Sriyanto, Sarjan
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 443
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 02 Oktober 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 02 Oktober 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword paw,bamuskal,jambidan,banguntapan

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 443 Tahun 2026 merupakan sebuah keputusan administratif yang mengatur tentang peresmian pemberhentian anggota lama dan pengangkatan anggota baru melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Jambidan. Peraturan ini bersifat penetapan (beschikking) guna mengisi kekosongan jabatan akibat adanya pengunduran diri anggota sebelumnya.

Poin-Poin Utama

  • Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Nugrah Tri Hatmoko, S.Pd. dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan.
  • Meresmikan pengangkatan Saudara Sriyanto, S.Pd., M.Pd. sebagai anggota Bamuskal Jambidan dalam status Pengganti Antar Waktu.
  • Menyatakan pemberian ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasa anggota yang berhenti selama masa pengabdiannya.
  • Keputusan ini merujuk pada hasil rapat dan keputusan internal Bamuskal Jambidan mengenai persetujuan pengunduran diri dan penentuan calon pengganti.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Masa jabatan anggota Pengganti Antar Waktu terhitung secara sah sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji.
  2. Proses administrasi ini diprioritaskan untuk menjaga kelangsungan fungsi pengawasan dan legislasi di tingkat Kalurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020.
  3. Salinan keputusan ini wajib didistribusikan kepada instansi terkait, termasuk Kepala Inspektorat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai bentuk pelaporan teknis.

Larangan & Ketentuan Khusus

Keputusan ini mulai berlaku sepenuhnya pada tanggal ditetapkan, yakni 2 Oktober 2026. Anggota yang telah diberhentikan dilarang lagi bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan, sementara anggota yang baru diangkat wajib mematuhi seluruh kode etik dan tugas pokok fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai desa atau kalurahan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Oktober 2026 oleh BUPATI BANTUL, ABDUL HALIM MUSLIH

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.