Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 mengatur tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian rencana tata ruang yang berdaya guna, serasi, dan berkelanjutan. Peraturan ini merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai pengendali agar pemanfaatan ruang di daerah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Poin-Poin Utama

• Setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin yang selaras dengan dokumen rencana tata ruang sebagai instrumen pengendalian.
• Jenis-jenis perizinan meliputi Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta izin sektor lainnya seperti pariwisata dan industri.
• Izin Prinsip diberikan sebagai persetujuan awal dan menjadi dasar untuk memproses Izin Lokasi atau IPPT.
• Izin Lokasi berfungsi sebagai dasar pembebasan lahan atau perolehan tanah untuk keperluan penanaman modal.
• Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) merupakan syarat dasar bagi kegiatan usaha non-pertanian atau rumah tinggal di bawah luasan tertentu dan menjadi dasar penerbitan IMB.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Peraturan ini menetapkan beberapa batasan teknis dan jangka waktu pelayanan perizinan sebagai berikut:

1. Izin Prinsip wajib untuk usaha dengan luas minimal 2.000 m2 atau berdampak lingkungan luas, berlaku selama 3 tahun.
2. Izin Lokasi diwajibkan untuk usaha pertanian di atas 250.000 m2 atau non-pertanian di atas 10.000 m2, berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun jika perolehan tanah mencapai minimal 50%.
3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) diberikan untuk pemanfaatan tanah di bawah 10.000 m2 dengan masa berlaku 1 tahun.
4. Standar waktu penerbitan izin sejak dokumen lengkap adalah maksimal 30 hari kerja untuk Izin Prinsip dan 15 hari kerja untuk Izin Lokasi serta IPPT.

Larangan & Ketentuan Khusus

Ketentuan mengenai penegakan hukum dan masa peralihan diatur sebagai berikut:

• Dilarang melakukan pemanfaatan ruang tanpa izin atau memberikan data yang tidak benar/dipalsukan dalam dokumen permohonan izin.
• Pelanggaran administratif dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penyegelan, pembekuan izin, hingga penutupan lokasi dan pemulihan fungsi ruang.
• Tindakan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izin dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang dapat dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang.
• Izin yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku tetap dinyatakan sah sampai masa berlakunya habis, dan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 resmi dicabut.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Agustus 2017 oleh Bupati Bantul, Suharsono.