Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha merupakan peraturan baru yang ditetapkan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan menyederhanakan birokrasi perizinan melalui prinsip keadilan, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Penyelenggaraan perizinan di daerah kini bertransformasi menjadi sistem elektronik yang terpadu. Beberapa poin mendasar yang diatur meliputi:

• Penggunaan Sistem OSS (Online Single Submission) sebagai instrumen utama dalam memproses permohonan hingga penerbitan dokumen perizinan secara terpadu satu pintu.
• Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
• Klasifikasi perizinan yang mencakup Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar perizinan, serta perizinan untuk menunjang kegiatan usaha.
• Penyediaan layanan berbantuan dan layanan bergerak bagi pelaku usaha yang belum mampu melaksanakan perizinan secara mandiri melalui sistem elektronik.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Peraturan ini menetapkan langkah-langkah pelaksanaan teknis yang berfokus pada efisiensi dan pembinaan sebagai berikut:

1. Penetapan Tingkat Risiko kegiatan usaha yang terbagi menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi.
2. Pengaturan mencakup 12 sektor usaha, termasuk kelautan, pertanian, perindustrian, perdagangan, transportasi, kesehatan, hingga pariwisata.
3. Pemenuhan persyaratan dasar perizinan yang meliputi kesesuaian pemanfaatan ruang, Persetujuan Lingkungan, serta PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).
4. Pemberian kemudahan bagi UMK (Usaha Mikro dan Kecil), di mana usaha mikro dibebaskan dari kewajiban laporan kegiatan penanaman modal, sedangkan usaha kecil wajib melapor setiap 6 (enam) bulan dalam setahun.
5. Pelaksanaan pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah tidak dipungut biaya.

Larangan & Ketentuan Khusus

Hal-hal yang dilarang dan ketentuan peralihan penting dalam peraturan ini adalah:

• Pelaku usaha dilarang menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki legalitas Perizinan Berusaha yang sah sesuai ketentuan.
• Pelanggaran terhadap kewajiban perizinan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan usaha, hingga kewajiban memulihkan keadaan semula.
• Segala perizinan yang telah dikeluarkan sebelum peraturan ini berlaku tetap dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.
• Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Desember 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.