Peraturan Bupati Tahun 2016 Nomor 134

Tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 134
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dicabut
Dicabut oleh :
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword UPT BLK, Disnakertrans, Tupoksi

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2016 ditetapkan sebagai landasan hukum dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari regulasi daerah mengenai susunan perangkat daerah guna mengoptimalkan fungsi pelatihan kerja bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur struktur organisasi dan pembagian tugas kerja pada unit tersebut. Susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja terdiri atas beberapa unsur yaitu:

  1. Kepala UPT yang memimpin jalannya operasional unit.
  2. Sub Bagian Tata Usaha yang menangani urusan administratif.
  3. Kelompok Jabatan Fungsional yang diisi oleh tenaga ahli berdasarkan keterampilan khusus.

Secara kedudukan, UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama UPT Balai Latihan Kerja adalah menyelenggarakan pelayanan pelatihan kerja dengan rincian fungsi teknis sebagai berikut:

  • Penyusunan rencana kerja unit dan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional (technical operational) pengelolaan balai.
  • Penyelenggaraan ketatausahaan yang mencakup penatausahaan keuangan, barang, kepegawaian, administrasi umum, serta rumah tangga.
  • Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan berkala atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan dinas.
  • Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam seluruh aspek kerja baik internal maupun antarinstansi.

Dalam aspek manajemen, setiap pimpinan unit wajib melaksanakan rapat berkala guna memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan agar tujuan organisasi tercapai secara efektif.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa aturan peralihan dan ketentuan penutup yang wajib dipatuhi, yaitu:

  • Satuan organisasi yang ada sebelum peraturan ini berlaku diwajibkan tetap melaksanakan tugasnya hingga proses penataan organisasi yang baru selesai sepenuhnya.
  • Setelah penataan kelembagaan UPT tuntas, Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
  • Pimpinan diwajibkan melakukan pengawasan melekat terhadap bawahan dan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan jika ditemukan adanya penyimpangan dalam tugas.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Desember 2016 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.