Peraturan Bupati Tahun 2016 Nomor 122

Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 122
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dicabut
Dicabut oleh :
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Tupoksi, KUKMP

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2016 ditetapkan untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Dinas KUKMP) Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan peraturan baru yang berfungsi sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, guna mengoptimalkan urusan pemerintahan di bidang ekonomi dan industri daerah.

Poin-Poin Utama

Dinas KUKMP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki tugas pokok melaksanakan urusan konkuren di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral. Struktur organisasi Dinas KUKMP terdiri atas:

  • Sekretariat: Membawahi Sub Bagian Program, Umum dan Kepegawaian, serta Keuangan dan Aset.
  • Bidang Koperasi: Menangani Seksi Kelembagaan dan Seksi Pengawasan.
  • Bidang Usaha Mikro: Mengelola Seksi Pemberdayaan dan Seksi Pengembangan.
  • Bidang Produk Industri: Membidangi pengembangan produk fungsional dan produk pangan.
  • Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri: Mengelola standarisasi industri dan energi sumber daya mineral.
  • Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas KUKMP menitikberatkan pada koordinasi lintas sektor dan pelayanan publik teknis dengan urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
  2. Pemberian rekomendasi legalitas Badan Hukum Koperasi dan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
  3. Pengembangan sarana infrastruktur industri dan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penggunaan dana pemerintah serta kinerja satuan organisasi.
  5. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, serta fasilitasi permodalan dan akses pasar bagi produk industri lokal.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang harus ditaati dalam masa transisi organisasi ini:

  • Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal.
  • Pimpinan wajib melakukan pengawasan melekat terhadap bawahan dan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan jika ditemukan penyimpangan.
  • Pelaksanaan penataan kelembagaan berdasarkan peraturan ini wajib diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
  • Sejak peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Desember 2016 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.