Peraturan Bupati Tahun 2018 Nomor 118

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 118
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 02 November 2018
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 02 November 2018
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Ringkasan Umum

Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2018 mengenai Izin Pembukaan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan tata kelola administrasi keuangan sekolah dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait petunjuk teknis penganggaran dan pertanggungjawaban dana BOS agar lebih akuntabel dan efisien.

Poin-Poin Utama

  • Penyelenggaraan fungsi perbendaharaan pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri diatur melalui pengangkatan Bendahara Dana BOS oleh Bupati.
  • Pengusulan bendahara dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
  • Penguatan pelaporan kondisi keuangan sekolah kepada otoritas keuangan daerah untuk memastikan sinkronisasi data perbankan dengan catatan akuntansi daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Dalam kondisi khusus di mana tidak tersedia Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bendahara, maka Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri diperbolehkan merangkap tugas sebagai Bendahara Dana BOS.
  2. Setiap penarikan dari rekening giro sekolah harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Apabila terdapat pendapatan berupa jasa giro dalam pengelolaan dana, maka pendapatan tersebut wajib dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
  4. Sisa dana BOS pada akhir tahun anggaran tidak perlu disetor ke kas daerah, melainkan dicatat sebagai SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk digunakan kembali oleh sekolah pada tahun anggaran berikutnya.
  5. Sekolah memiliki kewajiban melaporkan kondisi rekening kepada Kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan tembusan kepada dinas terkait di akhir tahun.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Dilarang melakukan pengelolaan rekening tanpa adanya pelaporan yang disertai salinan rekening koran lembar terakhir sebagai bukti sah posisi saldo.
  • Penggunaan sisa dana (SILPA) di tahun berikutnya wajib tetap mengacu pada skala prioritas dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang berlaku secara nasional maupun daerah.
  • Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diundangkan pada lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 November 2018 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.