Peraturan Bupati Tahun 2019 Nomor 136

Tentang TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 136
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2019
Mencabut:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Transportasi,tunjangan transportasi,DPRD

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2019 ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengatur pemberian Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017. Status peraturan ini adalah peraturan baru yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 145 Tahun 2018.

Poin-Poin Utama

  • Tunjangan Transportasi diberikan dalam bentuk uang tunai setiap bulan sebagai bagian dari tunjangan kesejahteraan bagi anggota dewan.
  • Besaran tunjangan ditetapkan berdasarkan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan Anggota DPRD.
  • Penentuan harga sewa kendaraan wajib merujuk pada hasil appraisal (penilaian) yang dilakukan oleh konsultan publik independen.
  • Pemberian tunjangan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi anggota dewan di tingkat daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Besaran Tunjangan Transportasi yang diberikan kepada setiap anggota DPRD adalah senilai Rp8.040.000,00 (delapan juta empat puluh ribu rupiah) per bulan.
  2. Dana tunjangan ini harus dianggarkan secara resmi setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.
  3. Besaran angka tersebut merupakan batas tertinggi yang diizinkan dalam proses penganggaran tunjangan transportasi.
  4. Tunjangan dibayarkan secara rutin setiap bulan kepada masing-masing anggota dewan yang berhak.
  5. Pelaksanaan pemberian tunjangan berdasarkan aturan baru ini mulai diberlakukan secara efektif sejak bulan Januari 2020.

Larangan & Ketentuan Khusus

Penting untuk dicatat bahwa besaran tunjangan yang diberikan tersebut tidak mencakup atau tidak termasuk biaya perawatan maupun biaya operasional harian kendaraan dinas jabatan. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Segala ketentuan lama yang mengatur hal serupa dinyatakan gugur untuk menjamin kepastian hukum di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.