Peraturan Daerah Tahun 2020 Nomor 1

Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 1
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 06 Januari 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 06 Januari 2020
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword retibusi,jasa umum,retribusi jasa umum

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur perubahan ketiga atas regulasi mengenai Retribusi Jasa Umum. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melakukan penyesuaian teknis terhadap pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor guna menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 serta meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.

Poin-Poin Utama

Perubahan mendasar dalam peraturan ini mencakup penyesuaian objek dan tata cara perhitungan retribusi sebagai berikut:

  • Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kini mencakup pelayanan pengujian untuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Prinsip penetapan tarif kini lebih menekankan pada aspek kemampuan masyarakat, keadilan, dan biaya operasional yang mencakup biaya pemeliharaan, bunga, serta modal.
  • Penggunaan teknologi informasi dalam layanan pengujian kendaraan dengan adanya penyediaan smart card (kartu pintar) untuk meningkatkan akurasi data.
  • Penetapan variabel Nilai Menara Telekomunikasi (NMT) yang didasarkan pada parameter luas ruang, ketinggian, struktur, lokasi, serta sifat pemanfaatannya (mandiri atau bersama).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah daerah menetapkan rincian biaya teknis dan prioritas alokasi sebagai berikut:

  1. Tarif retribusi pengujian berkala untuk mobil penumpang umum dan kendaraan dengan JBB di bawah 4.000 kg ditetapkan sebesar Rp36.000,00.
  2. Kendaraan dengan JBB di atas 4.000 kg dikenakan tarif sebesar Rp45.000,00.
  3. Biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp900.000,00 per menara.
  4. Pengawasan menara telekomunikasi dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengukur tingkat penggunaan jasa.
  5. Biaya penggantian kartu pintar (smart card) yang hilang ditetapkan sebesar Rp100.000,00, sedangkan untuk kartu yang rusak sebesar Rp50.000,00.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini juga memuat sanksi dan pengecualian khusus untuk menjamin kepatuhan hukum:

  • Wajib Retribusi dilarang mengabaikan kewajiban pembayarannya yang dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan daerah.
  • Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
  • Pengecualian retribusi diberikan kepada kendaraan milik TNI/POLRI, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans palang merah, serta kendaraan baru dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak penerbitan STNK.
  • Pengenaan sanksi pidana tidak menghapuskan kewajiban Wajib Retribusi untuk tetap melunasi utang retribusinya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 April 2020 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.