| Tentang | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM |
| Nomor Lembaran Daerah (LD) | - |
| Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | - |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 1 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 06 Januari 2020 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan |
Berlaku, ditetapkan pada 06 Januari 2020
Merubah: |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | retibusi,jasa umum,retribusi jasa umum |
Dokumen ini merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur perubahan ketiga atas regulasi mengenai Retribusi Jasa Umum. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melakukan penyesuaian teknis terhadap pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor guna menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 serta meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.
Perubahan mendasar dalam peraturan ini mencakup penyesuaian objek dan tata cara perhitungan retribusi sebagai berikut:
Pemerintah daerah menetapkan rincian biaya teknis dan prioritas alokasi sebagai berikut:
Peraturan ini juga memuat sanksi dan pengecualian khusus untuk menjamin kepatuhan hukum:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 April 2020 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.
.