Keputusan Bupati Tahun 2020 Nomor 421

Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENATAAN BENTUK KELEMBAGAAN ASLI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 421
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 September 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENATAAN BENTUK KELEMBAGAAN ASLI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 421 Tahun 2020 yang mengatur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2020. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah administratif untuk melakukan penyesuaian susunan keanggotaan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul Tahun 2020. Perubahan ini dianggap perlu karena adanya mutasi keanggotaan serta terdapat anggota tim yang telah memasuki masa pensiun, sehingga diperlukan regenerasi personalia agar kinerja kelompok kerja tetap optimal.

Poin-Poin Utama

Isi utama dari keputusan ini adalah perubahan pada lampiran yang memuat daftar personalia tim penata kelembagaan. Kelompok kerja ini memiliki tanggung jawab teknis dalam merumuskan dan menata struktur organisasi pemerintah di tingkat lokal agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus utama dari penataan ini adalah pada aspek Kelembagaan Asli yang mencakup perangkat daerah hingga tingkat Kalurahan guna mendukung urusan Keistimewaan di wilayah Kabupaten Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan tugas kelompok kerja ini didukung dengan alokasi anggaran daerah untuk pemberian tunjangan jasa. Adapun prioritas alokasi dan rincian teknis honorarium bulanan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

  1. Bupati Bantul selaku pimpinan mendapatkan honorarium sebesar Rp300.000,00 per bulan.
  2. Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan para Asisten Sekda mendapatkan honorarium sebesar Rp250.000,00 per bulan.
  3. Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat, hingga unsur pelaksana teknis (Kepala Subbagian dan Staf) mendapatkan honorarium sebesar Rp250.000,00 per bulan.
  4. Total terdapat 28 posisi atau unsur jabatan yang masuk dalam struktur kelompok kerja ini, mulai dari unsur pimpinan daerah hingga staf teknis pada Bagian Organisasi dan Bagian Hukum.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus mengenai masa berlaku peraturan ini, di mana keputusan ini ditetapkan memiliki sifat retroaktif atau berdaya laku surut. Meskipun secara resmi ditandatangani pada bulan September, secara administratif keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 2020. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tindakan administratif dan pembiayaan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok kerja yang baru sebelum surat keputusan ini resmi diundangkan. Segala hal yang berkaitan dengan operasional tim wajib mengacu pada standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 September 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.