Keputusan Bupati Tahun 2020 Nomor 283

Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA, SERTA PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENA
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 283
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 18 Mei 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Merubah:

  • -
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword prubahan PB,Pengurus Barang ,PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA, SERTA PENGGUNA BARANG/KUASA

Ringkasan Umum

Dokumen ini adalah Keputusan Bupati Bantul Nomor 283 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2020. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan utama untuk melakukan penyesuaian personil atau perubahan personil yang menjabat sebagai pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Status peraturan ini adalah perubahan yang bersifat administratif guna menjamin kelancaran pengelolaan aset daerah pada Tahun Anggaran 2020.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini merinci kembali penunjukan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab atas barang milik daerah, yang meliputi beberapa posisi kunci sebagai berikut:

  • Pengelola Barang dan Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola.
  • Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang pada setiap perangkat daerah.
  • Pengurus Barang Pengguna serta Pengurus Barang Pembantu.
  • Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang bertugas dalam pencatatan dan pelaporan aset.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari keputusan ini adalah memastikan setiap Perangkat Daerah memiliki penanggung jawab aset yang valid sesuai dengan struktur organisasi terbaru. Ketentuan teknis yang diatur meliputi:

  1. Pembaruan daftar nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat pengelola barang di berbagai instansi seperti Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas, hingga Badan-Badan teknis.
  2. Penunjukan pengelola aset di tingkat pelayanan dasar, termasuk RSUD Panembahan Senopati dan seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Bantul.
  3. Pendayagunaan personil di tingkat wilayah yang mencakup 17 Kecamatan di seluruh Kabupaten Bantul.
  4. Mekanisme pelaporan barang yang harus dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu kepada atasan masing-masing secara berjenjang.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan aturan peralihan yang penting untuk diketahui dalam dokumen ini:

  • Peraturan ini memiliki klausul berlaku surut (retroaktif), di mana keputusan dinyatakan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2020, meskipun baru ditetapkan pada tanggal yang lebih kemudian.
  • Segala perubahan personil dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati induk (Nomor 4 Tahun 2020).
  • Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait termasuk Gubernur DIY dan Inspektorat Daerah sebagai bentuk koordinasi dan pengawasan pengelolaan aset daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 18 Mei 2020 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.