Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 103

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 103
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 04 September 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 04 September 2020
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 merupakan peraturan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 mengenai tata cara pengelolaan belanja hibah. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk menyempurnakan mekanisme penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban hibah agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini mengatur beberapa perubahan mendasar terkait prosedur administratif hibah, di antaranya:

  • Penyampaian proposal usulan hibah secara tertulis kepada Bupati wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum KUA dan PPAS diserahkan kepada DPRD.
  • Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa yang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
  • Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) kepada Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran.
  • Penerima hibah diwajibkan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD Teknis sebanyak 2 (dua) rangkap.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam aspek pelaksanaan dan teknis penganggaran, peraturan menetapkan urutan prioritas dan prosedur sebagai berikut:

  1. Hasil evaluasi usulan hibah oleh SKPD Teknis diberikan dalam bentuk rekomendasi yang memuat pertimbangan besaran hibah.
  2. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
  3. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
  4. Dokumen persyaratan pencairan hibah uang meliputi fotokopi NPHD, bukti pengeluaran kas, kuitansi, pakta integritas, fotokopi NPWP, dan rekening bank penerima.
  5. Pertanggungjawaban penggunaan hibah wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan dan aturan peralihan yang harus diperhatikan oleh pemohon maupun pelaksana hibah:

  • Proposal hibah yang diajukan melampaui batas waktu yang ditentukan tidak akan diproses untuk tahun berjalan, melainkan didokumentasikan untuk diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  • Penerima hibah dilarang menggunakan dana tanpa bukti pengeluaran yang sah, karena penerima bertanggung jawab secara formal dan material atas hibah yang diterima.
  • Ketentuan dalam peraturan ini mulai berlaku secara penuh untuk mekanisme belanja hibah pada Tahun Anggaran 2021.
  • Untuk pelaksanaan hibah Tahun Anggaran 2020, tetap berpedoman pada peraturan lama (Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019).

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 September 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.