Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 74

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 105 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 74
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 14 Juli 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 14 Juli 2020
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 105 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2020 yang menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2018. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur kembali tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administratif bagi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar piutang pajak, terutama dalam menghadapi kondisi bencana atau keadaan luar biasa lainnya.

Poin-Poin Utama

Perubahan mendasar dalam peraturan ini berfokus pada revisi Pasal 7 yang mengatur mekanisme penetapan kebijakan keringanan pajak. Poin-poin teknisnya meliputi:

  • Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif kini dilakukan secara jabatan (tanpa harus menunggu permohonan spesifik) melalui Keputusan Kepala BKAD.
  • Pelaksanaan kebijakan tersebut wajib didasarkan pada izin atau persetujuan resmi dari Bupati.
  • Kebijakan ini mencakup piutang PBB P2 baik yang murni berasal dari daerah maupun hasil pelimpahan dari Pemerintah Pusat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi diprioritaskan berdasarkan pertimbangan tertentu yang diatur dalam urutan berikut:

  1. Kepentingan daerah dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI atau HUT Kabupaten Bantul.
  2. Upaya percepatan pencapaian target penerimaan pajak daerah.
  3. Pemberian stimulus ekonomi untuk mendorong kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
  4. Kondisi bencana alam yang meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
  5. Kondisi luar biasa atau bencana nonalam yang mencakup kebakaran, wabah penyakit, dan wabah hama tanaman.

Larangan & Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus dalam peraturan ini menyatakan bahwa kebijakan pengurangan sanksi harus melewati verifikasi kondisi objektif di lapangan, terutama terkait jenis bencana yang dialami daerah. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 14 Juli 2020. Dengan berlakunya aturan ini, instansi terkait diperintahkan untuk segera mengundangkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul agar diketahui oleh masyarakat luas.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 Juli 2020 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.