Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 128

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 134 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
Nomor Peraturan 128
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 25 September 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 25 September 2020
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 134 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 merupakan regulasi perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 mengenai Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan. Peraturan ini diterbitkan untuk menyesuaikan struktur organisasi desa di Kabupaten Bantul dengan aturan yang lebih tinggi, khususnya terkait penyesuaian nomenklatur atau penyebutan istilah lokal sesuai dengan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur perubahan mendasar pada istilah dan struktur kelembagaan desa sebagai berikut:

  • Kalurahan adalah sebutan resmi untuk Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum di bawah Kapanewon (Kecamatan).
  • Lurah adalah sebutan untuk Kepala Desa, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pamong Kalurahan.
  • Pamong Kalurahan terdiri dari unsur sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan (Padukuhan).
  • Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai wakil penduduk kalurahan.
  • Perubahan sebutan jabatan perangkat desa dari istilah umum menjadi istilah lokal Yogyakarta (seperti Carik, Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan tugas pemerintahan dibagi ke dalam beberapa fungsi prioritas dengan pembagian kerja sebagai berikut:

  1. Sekretariat Kalurahan: Dipimpin oleh seorang Carik yang mengoordinasikan urusan tata laksana, keuangan (Danarta), dan perencanaan (Pangripta).
  2. Pelaksana Teknis: Terbagi atas Seksi Keamanan (Jagabaya) yang menangani pertanahan dan tata ruang, Seksi Kemakmuran (Ulu-Ulu) yang menangani pembangunan dan kebudayaan, serta Seksi Sosial (Kamituwa) yang menangani kesejahteraan masyarakat dan urusan keagamaan.
  3. Pelaksana Kewilayahan: Dipimpin oleh Dukuh yang berkedudukan di bawah Lurah dan bertanggung jawab atas wilayah kerja Padukuhan.
  4. Urusan Keistimewaan: Setiap bagian organisasi wajib mengintegrasikan pelaksanaan urusan keistimewaan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini memuat ketentuan khusus mengenai mekanisme penyusunan peraturan di tingkat bawah:

  • Lurah dilarang menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Susunan Organisasi tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan masyarakat dan mendapatkan kesepakatan bersama Bamuskal.
  • Terdapat kewajiban nomenklatur transisi, di mana Bupati harus menetapkan keputusan perubahan penyebutan jabatan bagi Lurah dan Bamuskal, sementara Lurah menetapkan keputusan pengangkatan kembali bagi Pamong Kalurahan dengan jabatan baru.
  • Segala bentuk aset dan keuangan kalurahan wajib dikelola secara transparan dan dicatat dalam APB Kalurahan sesuai dengan struktur organisasi yang baru.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 September 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.