Rincian Produk Hukum

  1. Beranda
  2. Produk Hukum
  3. Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 4
2

Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 4

Unduh (611)
Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKA
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor Peraturan 4
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 04 Januari 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 04 Januari 2021
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKA

Ringkasan Umum

Peraturan ini merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 mengenai pedoman bantuan keuangan untuk kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (KB-PM). Dokumen ini bertujuan untuk menyempurnakan pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Kalurahan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik selama masa pandemi Covid-19 pada tahun anggaran 2021.

Poin-Poin Utama

Dokumen hukum ini menyisipkan ketentuan baru dalam Pasal 18B yang memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Kalurahan dalam mengelola anggaran. Perubahan utama terletak pada izin untuk mengubah rencana penggunaan dana bagi kegiatan yang belum dilaksanakan dengan mengalokasikan belanja upah tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pembangunan yang biasanya dilakukan secara gotong royong tetap dapat berjalan sekaligus memberikan stimulus ekonomi bagi warga melalui upah kerja.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan batasan alokasi dana dan jenis kegiatan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan teknis di lapangan sebagai berikut:

  1. Alokasi belanja upah untuk kegiatan yang dibiayai anggaran TMMD ditetapkan paling banyak sebesar 20 % (dua puluh persen).
  2. Alokasi belanja upah untuk kegiatan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (KB-PM) ditetapkan paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen).
  3. Kegiatan fisik yang diprioritaskan meliputi pembangunan jembatan, rabat beton (cor blok), bangket, drainase, dan infrastruktur sejenis lainnya.
  4. Mekanisme perubahan rencana penggunaan anggaran dilakukan dengan mengubah penjabaran APB Kalurahan melalui Peraturan Lurah.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Ketentuan penyesuaian anggaran ini dilarang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan yang sudah terlanjur melaksanakan kegiatan sebelum peraturan ini ditetapkan.
  • Perubahan yang telah dilakukan melalui Peraturan Lurah wajib dimuat kembali secara resmi saat penetapan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
  • Kegiatan tetap harus mengedepankan semangat gotong royong meskipun terdapat alokasi upah tenaga kerja dalam batas yang ditentukan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.