| Tentang | MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN |
| T.E.U Badan/Pengarang | BAPPEDA |
| Nomor Peraturan | 157 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 30 Desember 2020 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan |
Dirubah
Dirubah oleh : |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 merupakan regulasi baru yang menetapkan mekanisme pemberian Kompensasi Dampak Negatif (KDN) sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap dampak operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Piyungan. Peraturan ini bertujuan untuk menanggulangi dampak buruk terhadap kesehatan, lingkungan, dan sosial, serta menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Dokumen ini mengatur pemberian kompensasi yang diklasifikasikan ke dalam empat bidang penanganan utama sebagai berikut:
Pemberian kompensasi dilakukan berdasarkan pembagian wilayah yang diprioritaskan melalui tiga tingkatan zonasi:
Pelaksanaan program dikelola oleh Tim Koordinasi Pemanfaatan KDN yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul. Perencanaan program disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan 1 tahun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pemanfaatan KDN dengan memperhatikan usulan masyarakat.
Penerima manfaat kompensasi dibedakan menjadi penduduk ber-KTP setempat dan penduduk tidak ber-KTP setempat. Bagi penduduk yang tidak memiliki KTP setempat, terdapat ketentuan khusus di mana mereka wajib tergabung dalam kelompok masyarakat tertentu agar dapat menerima manfaat, antara lain:
Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara periodik oleh Tim Koordinasi akan digunakan sebagai dasar mutlak dalam penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan kompensasi di periode berikutnya.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.
.