Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 157

Tentang MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN
T.E.U Badan/Pengarang BAPPEDA
Nomor Peraturan 157
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 30 Desember 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 merupakan regulasi baru yang menetapkan mekanisme pemberian Kompensasi Dampak Negatif (KDN) sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap dampak operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Piyungan. Peraturan ini bertujuan untuk menanggulangi dampak buruk terhadap kesehatan, lingkungan, dan sosial, serta menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi masyarakat di wilayah terdampak.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur pemberian kompensasi yang diklasifikasikan ke dalam empat bidang penanganan utama sebagai berikut:

  • Masalah Kesehatan: Pemberian layanan kesehatan, jaminan kesehatan melalui Jamkesda untuk klaim non-BPJS, serta penyuluhan pola hidup bersih.
  • Masalah Lingkungan: Pemantauan kualitas tanah, air, dan udara, penyediaan sarana air minum/sanitasi, serta rehabilitasi lingkungan melalui tanaman konservasi.
  • Kejadian Bencana: Penguatan mitigasi melalui Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), pembuatan jalur evakuasi, hingga relokasi dan rehabilitasi rumah korban bencana.
  • Masalah Sosial: Pelayanan pendidikan anak, pengembangan ekonomi melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta perbaikan rumah tidak layak huni.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemberian kompensasi dilakukan berdasarkan pembagian wilayah yang diprioritaskan melalui tiga tingkatan zonasi:

  1. Zona I (Prioritas Tertinggi): Mencakup Dusun Ngablak (Sitimulyo), Dusun Sentulrejo, dan Dusun Bawuran I (Bawuran).
  2. Zona II: Mencakup Dusun Banyakan III (Sitimulyo).
  3. Zona III: Dusun lain di wilayah administratif Kalurahan Sitimulyo dan Bawuran yang berada di luar Zona I dan II.

Pelaksanaan program dikelola oleh Tim Koordinasi Pemanfaatan KDN yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul. Perencanaan program disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan 1 tahun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pemanfaatan KDN dengan memperhatikan usulan masyarakat.

Larangan & Ketentuan Khusus

Penerima manfaat kompensasi dibedakan menjadi penduduk ber-KTP setempat dan penduduk tidak ber-KTP setempat. Bagi penduduk yang tidak memiliki KTP setempat, terdapat ketentuan khusus di mana mereka wajib tergabung dalam kelompok masyarakat tertentu agar dapat menerima manfaat, antara lain:

  • Kelompok Pengolah Sampah;
  • Kelompok Peternak;
  • Kelompok Tani; atau
  • Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara periodik oleh Tim Koordinasi akan digunakan sebagai dasar mutlak dalam penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan kompensasi di periode berikutnya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.