Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 80

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 157 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/ TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 80
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 Oktober 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 Oktober 2021
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 157 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/ TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2021 merupakan regulasi perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) yang timbul akibat kegiatan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) / Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Piyungan. Status peraturan ini adalah perubahan untuk menyempurnakan mekanisme teknis dan koordinasi antarinstansi dalam penyaluran kompensasi kepada masyarakat terdampak.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menitikberatkan pada perubahan beberapa pasal mengenai pembagian wewenang dan rincian kegiatan teknis, di antaranya:

  • Perubahan mekanisme penanganan kesehatan masyarakat yang kini melibatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  • Pembaruan strategi penanganan masalah lingkungan hidup yang mencakup pemantauan kualitas lingkungan secara berkala dan penyediaan infrastruktur dasar.
  • Penyempurnaan prosedur penanganan kejadian bencana yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta instansi pekerjaan umum.
  • Penyesuaian daftar rincian program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan pemanfaatan dana kompensasi diatur berdasarkan prioritas wilayah dan jenis kegiatan teknis sebagai berikut:

  1. Lokasi Sasaran: Penerima manfaat KDN difokuskan pada wilayah Kalurahan Sitimulyo (Kapanewon Piyungan) dan Kalurahan Bawuran (Kapanewon Pleret).
  2. Bidang Kesehatan: Diprioritaskan pada pemberian layanan kesehatan, jaminan kesehatan (UPTD Jamkesda), serta penyuluhan pola hidup bersih dan sehat.
  3. Bidang Lingkungan & Infrastruktur: Mencakup penyediaan sarana air minum, sistem sanitasi (tangki septic), pembangunan drainase, serta penyediaan infrastruktur jalan lingkungan seperti corblok dan penerangan jalan umum.
  4. Mitigasi Bencana: Fokus pada penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), penyuluhan kesiapsiagaan, pembuatan jalur evakuasi, hingga relokasi dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan peraturan ini:

  • Kegiatan pemanfaatan kompensasi wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengampu yang telah ditentukan, seperti Dinas Lingkungan Hidup atau DPUPKP, sesuai dengan sub-kegiatan yang relevan.
  • Program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi warga terdampak harus sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam database dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul.
  • Setiap perubahan kegiatan dalam lampiran dimaksudkan untuk memastikan bahwa alokasi dana KDN benar-benar digunakan untuk meminimalisir dampak negatif lingkungan dan sosial bagi penduduk di sekitar wilayah TPA/TPST Regional Piyungan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Oktober 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.