| Tentang | PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 152 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 30 Desember 2020 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan |
Dirubah
Dirubah oleh : |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 |
Peraturan ini merupakan instrumen hukum teknis yang menjabarkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. Dokumen ini merupakan peraturan baru yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 guna memberikan rincian operasional bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Struktur anggaran daerah dalam peraturan ini dibagi menjadi tiga komponen utama dengan rincian sebagai berikut:
Fokus pengalokasian dana daerah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur dengan rincian teknis meliputi:
Peraturan ini mencatat adanya defisit anggaran sebesar Rp146.026.403.686,00 yang wajib ditutup menggunakan Pembiayaan Neto (selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan). Terdapat ketentuan khusus bahwa pelaksanaan anggaran harus berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD). Penggunaan anggaran belanja tidak terduga hanya diizinkan untuk keperluan darurat atau mendesak sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.
.