Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 152

Tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 152
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 30 Desember 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Ringkasan Umum

Peraturan ini merupakan instrumen hukum teknis yang menjabarkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. Dokumen ini merupakan peraturan baru yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 guna memberikan rincian operasional bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Poin-Poin Utama

Struktur anggaran daerah dalam peraturan ini dibagi menjadi tiga komponen utama dengan rincian sebagai berikut:

  1. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.199.004.387.484,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  2. Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp2.345.030.791.170,00 yang diperuntukkan bagi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
  3. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp182.026.403.686,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp36.000.000.000,00.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus pengalokasian dana daerah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur dengan rincian teknis meliputi:

  • Belanja Pegawai yang mencakup gaji dan tunjangan ASN serta pimpinan dan anggota DPRD dengan total mencapai Rp951 miliar.
  • Belanja Modal diprioritaskan untuk pengadaan tanah, peralatan, mesin, serta pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi dengan nilai total Rp319 miliar.
  • Dana Transfer pusat mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp941 miliar dan Dana Desa sebesar Rp109 miliar.
  • Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp122 miliar untuk badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dana BOS.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini mencatat adanya defisit anggaran sebesar Rp146.026.403.686,00 yang wajib ditutup menggunakan Pembiayaan Neto (selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan). Terdapat ketentuan khusus bahwa pelaksanaan anggaran harus berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD). Penggunaan anggaran belanja tidak terduga hanya diizinkan untuk keperluan darurat atau mendesak sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.