Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 50

Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 152 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 50
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 23 Juni 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 152 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021,APBD

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2021 yang mengatur tentang perubahan ketiga atas penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah penyempurnaan anggaran yang didasarkan pada perubahan tahap pertama Dana Keistimewaan serta adanya usulan revisi anggaran dari berbagai Perangkat Daerah. Status peraturan ini adalah perubahan atas aturan lama, yakni Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini merinci perubahan struktur pendapatan dan belanja daerah secara mendasar, yang meliputi:

  • Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  • Pendapatan Transfer yang mencakup dana dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa) serta transfer antar daerah (Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).
  • Belanja Daerah yang diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
  • Penjabaran teknis mengenai alokasi gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota DPRD, hingga Kepala Daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Berikut adalah rincian angka dan prioritas alokasi dana dalam anggaran yang telah diperbarui:

  1. Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.139.369.254.869,00.
  2. Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp2.304.395.658.555,00.
  3. Belanja Operasional mendapat alokasi terbesar yakni Rp1.777.378.757.462,00 untuk membiayai pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.
  4. Belanja Modal sebesar Rp253.524.847.432,00 diprioritaskan untuk pengadaan tanah, peralatan mesin, gedung, bangunan, serta jaringan irigasi dan jalan.
  5. Dana Transfer Umum dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai penopang utama pendapatan transfer pusat.

Larangan & Ketentuan Khusus

Beberapa poin penting terkait batasan dan aturan khusus dalam peraturan ini adalah:

  • Alokasi untuk belanja bunga dan belanja subsidi dalam kategori belanja operasional ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  • Seluruh perubahan teknis yang lebih mendalam secara otomatis mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen hukum ini.
  • Peraturan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal diundangkan dan harus ditempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul agar diketahui masyarakat umum.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 Juni 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.