Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 279

Tentang KALURAHAN BERSIH NARKOBA
T.E.U Badan/Pengarang Kantor Kesbang, Politik dan Linmas
Nomor Peraturan 279
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 29 Juni 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword KALURAHAN BERSIH NARKOBA

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 279 Tahun 2021 tentang penetapan Kalurahan Bersih Narkoba. Peraturan ini bersifat sebagai keputusan penetapan baru yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah daerah dalam upaya masif pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga ke tingkat akar rumput (desa/kalurahan) di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini didasari oleh kebutuhan hukum untuk mengimplementasikan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Dasar hukum utamanya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2021. Secara substantif, keputusan ini melegitimasi daftar kalurahan tertentu yang diberikan tanggung jawab khusus dalam menjalankan fungsi proteksi masyarakat dari bahaya narkotika secara terpadu.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Prioritas utama dari keputusan ini adalah menetapkan wilayah-wilayah percontohan yang secara formal menyandang status sebagai zona bersih narkoba. Pelaksanaan teknis di lapangan melibatkan koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan perangkat Kapanewon dan Kalurahan. Adapun daftar wilayah yang diprioritaskan dalam keputusan ini adalah:

  1. Kalurahan Banguntapan yang berada di wilayah administrasi Kapanewon Banguntapan;
  2. Kalurahan Panggungharjo yang berada di wilayah administrasi Kapanewon Sewon;
  3. Kalurahan Bangunjiwo yang berada di wilayah administrasi Kapanewon Kasihan.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Penetapan ini mewajibkan kalurahan terkait untuk aktif melakukan upaya P4GN sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  • Keputusan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal ditetapkan dan menjadi dasar bagi instansi terkait, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.
  • Daftar kalurahan yang terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Juni 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.