Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 120

Tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 202
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 120
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 28 Oktober 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 202

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2021 merupakan regulasi yang mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2021. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai perubahan APBD, dengan tujuan untuk menyesuaikan rincian teknis penerimaan dan pengeluaran daerah di sisa tahun anggaran berjalan.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini merinci perubahan struktur keuangan daerah yang mencakup tiga aspek utama yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

  1. Pendapatan Daerah: Terjadi pengurangan sebesar Rp31.172.010.830,00 sehingga total pendapatan setelah perubahan menjadi Rp2.167.832.376.654,00.
  2. Belanja Daerah: Mengalami peningkatan sebesar Rp52.408.904.250,00 yang membuat total belanja daerah menjadi Rp2.397.439.695.420,00.
  3. Pembiayaan Daerah: Meliputi penerimaan pembiayaan sebesar Rp252.948.318.766,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp23.341.000.000,00, sehingga pembiayaan neto setelah perubahan mencapai Rp229.607.318.766,00.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan anggaran dalam peraturan ini dituangkan secara lebih mendalam melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). Beberapa poin prioritas dan lampiran teknis yang diatur meliputi:

  • Penjabaran anggaran menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, hingga sub-kegiatan secara mendetail.
  • Daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi untuk Hibah serta Bantuan Sosial.
  • Rincian penggunaan dana spesifik seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) sektor pertambangan minyak dan gas bumi.
  • Alokasi untuk Dana Tambahan Infrastruktur serta sinkronisasi kebijakan pada daerah perbatasan dengan program prioritas negara.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dokumen ini menekankan bahwa seluruh rincian dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan adalah:

  • Setiap pelaksanaan anggaran wajib mengikuti prosedur administrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga akuntabilitas.
  • Penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan atau klasifikasi objek belanja yang telah ditetapkan dalam lampiran dilarang dilakukan tanpa melalui mekanisme perubahan yang sah.
  • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp0,00, yang mengindikasikan seluruh pembiayaan neto telah dialokasikan untuk menutup defisit anggaran.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 28 Oktober 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.