Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 97

Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 97
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 27 Oktober 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 27 Oktober 2021
Mencabut:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2021 ditetapkan untuk mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Peraturan ini merupakan ketentuan baru yang menggantikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 guna menyelaraskan struktur organisasi dengan perubahan regulasi perangkat daerah yang lebih tinggi.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini menetapkan bahwa Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi dinas terdiri atas:

  • Sekretariat, yang mengoordinasikan subbagian program, keuangan, umum, dan kepegawaian.
  • Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yang membawahi seksi pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, dan perlindungan perempuan.
  • Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, yang fokus pada perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak.
  • Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang menangani pelayanan KB, penyuluhan, dan ketahanan keluarga.
  • Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Jabatan Fungsional yang bertugas berdasarkan keahlian tertentu.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas memprioritaskan fungsi-fungsi teknis berikut untuk mencapai efektivitas kinerja:

  1. Pengoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk.
  2. Fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan lembaga layanan terkait.
  3. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan anggaran yang responsif gender (PPRG).
  4. Penyediaan, pengendalian, dan pendistribusian alat serta obat kontrasepsi (Alokon) bagi masyarakat.
  5. Pengembangan sistem informasi kependudukan dan pengelolaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus mengenai masa transisi dan tata kerja yang harus ditaati:

  • Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada organisasi lama tetap menjalankan tugasnya sampai penataan kelembagaan baru selesai dilakukan.
  • Proses penataan kelembagaan berdasarkan peraturan ini harus dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
  • Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik di internal maupun antar-instansi.
  • Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 27 Oktober 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.