Instruksi Bupati Tahun 2021 Nomor 34

Tentang PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUSE DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nomor Peraturan 34
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 16 November 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dicabut
Dicabut oleh :
Mencabut:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUSE DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Instruksi Bupati Bantul Nomor 34 /Instr/2021 yang mengatur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 guna mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini bersifat sebagai instruksi pelaksanaan teknis yang berlaku efektif mulai tanggal 16 November 2021 sampai dengan 29 November 2021. Instruksi ini mencabut dan menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Instruksi Bupati Bantul Nomor 33/Instr/2021, sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika situasi pandemi di tingkat daerah.

Poin-Poin Utama

Instruksi ini menekankan pada penguatan koordinasi lintas sektoral mulai dari tingkat Kabupaten hingga Rukun Tetangga (RT) untuk memastikan pengendalian di skala mikro. Poin-poin perubahan mendasar meliputi:

  • Pembentukan dan optimalisasi peran Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Kalurahan dan Kapanewon untuk fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung.
  • Implementasi wajib aplikasi PeduliLindungi di berbagai sektor untuk melakukan screening terhadap pegawai maupun pengunjung.
  • Penerapan sistem kerja yang membedakan antara sektor non-esensial, esensial, dan kritikal dengan pengaturan persentase kehadiran pegawai yang ketat.
  • Pengaturan khusus pada kegiatan pendidikan melalui Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM) dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama instruksi ini adalah percepatan vaksinasi dan pembatasan kapasitas kegiatan publik dengan ketentuan teknis sebagai berikut:

  1. Target vaksinasi dosis 1 minimal mencapai 70% dan vaksinasi lansia minimal 60% sebagai syarat penurunan level wilayah.
  2. Sektor non-esensial diizinkan melakukan Work From Office (WFO) maksimal 50% bagi pegawai yang sudah divaksin.
  3. Sektor esensial seperti perbankan diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% untuk pelayanan pelanggan dan 50% untuk administrasi kantor.
  4. Sektor pemerintahan melaksanakan 100% WFO bagi ASN yang telah divaksin dengan protokol kesehatan ketat.
  5. Kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan maksimal 50% kapasitas, kecuali SDLB/SMPLB/SMALB (62% hingga 100%) dan PAUD (33%).
  6. Pasar rakyat diizinkan buka hingga pukul 18.00 WIB (siang) atau 21.00 WIB (malam) dengan kapasitas maksimal 75%.
  7. Kegiatan makan di tempat umum dibatasi kapasitasnya maksimal 50% dengan waktu makan paling lama 60 menit.
  8. Tempat ibadah diizinkan menyelenggarakan kegiatan dengan kapasitas maksimal 75% atau paling banyak 75 orang.
  9. Fasilitas umum dan tempat wisata diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% dan menerapkan sistem ganjil-genap pada akses jalan menuju lokasi wisata.

Larangan & Ketentuan Khusus

Untuk menjaga efektivitas pengendalian, instruksi ini memuat larangan dan aturan khusus sebagai berikut:

  • Masyarakat dilarang keras menggunakan face shield tanpa menggunakan masker yang benar dan konsisten.
  • Pegawai yang sedang melaksanakan Work From Home (WFH) dilarang melakukan mobilitas atau perjalanan ke wilayah lain.
  • Kegiatan resepsi pernikahan diizinkan dengan kapasitas maksimal 50% namun dilarang menyediakan makanan di tempat (makanan harus dikemas dalam kotak).
  • Pelaku perjalanan dari luar daerah yang tinggal sementara di Bantul wajib melapor melalui aplikasi PANCOBAN.
  • Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi tegas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Wabah Penyakit Menular, dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 16 November 2021 oleh Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.