Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 146

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 155 TAHUN 2018 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 146
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 15 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 15 Desember 2021
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 155 TAHUN 2018 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2021 yang menetapkan perubahan atas peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2018. Tujuan utama dari peraturan ini adalah menyempurnakan mekanisme Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi masyarakat yang mengajukan layanan publik tertentu di Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Perubahan fokus pada Pasal 5 yang mengatur tentang integrasi sistem informasi dalam verifikasi status pajak. Poin-poin perubahan tersebut mencakup:

  • Kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan.
  • Penggunaan aplikasi sistem informasi yang terhubung secara online antara pemerintah daerah dengan instansi perpajakan terkait.
  • Pemberian wewenang kepada instansi terkait untuk menerbitkan keterangan status validitas wajib pajak sebagai basis pengambilan keputusan layanan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah-langkah pelaksanaan teknis dan prioritas koordinasi diatur dalam urutan sebagai berikut:

  1. Konfirmasi dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung dengan aplikasi milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Verifikasi status juga wajib terhubung dengan aplikasi sistem informasi yang disediakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
  3. Parameter validasi meliputi status valid atau tidak valid yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  4. BKAD wajib menyediakan informasi mengenai pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk keperluan pengecekan tunggakan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus yang membatasi pemberian layanan publik berdasarkan status kepatuhan pajak, yaitu:

  • Layanan publik tertentu hanya dapat diberikan jika hasil konfirmasi menunjukkan bahwa pemohon tidak memiliki tunggakan pajak.
  • Jika ditemukan tunggakan pajak daerah, khususnya PBB-P2, maka dinas terkait dapat menangguhkan pemberian layanan publik hingga kewajiban tersebut diselesaikan.
  • Peraturan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal diundangkan untuk memastikan kepastian hukum dalam pelayanan administratif.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 15 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.