Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengakomodasi terjadinya pergeseran dana pada pos Belanja Tidak Terduga serta adanya permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah sebagai langkah penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan perubahan pada rincian struktur anggaran daerah yang mencakup beberapa aspek krusial sebagai berikut:

• Penyesuaian Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
• Penyesuaian Anggaran Belanja Daerah yang diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
• Rincian teknis terkait Belanja Pegawai yang mencakup penghasilan bagi ASN, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, hingga penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
• Ketentuan mengenai Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan kepada instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun individu sesuai dengan kriteria teknis yang telah ditetapkan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam rencana keuangan ini, pemerintah daerah menetapkan alokasi target dan persentase belanja dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.142.809.041.633,00 dengan porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.628.005.033.237,00.
2. Total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.247.414.071.054,00.
3. Belanja Operasional mendapatkan alokasi utama sebesar Rp1.693.598.658.930,00 untuk mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
4. Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp216.897.798.080,00 yang difokuskan pada pembangunan jalan, irigasi, jaringan, serta pengadaan peralatan dan mesin.
5. Belanja Tidak Terduga ditetapkan sebesar Rp31.288.429.704,00 sebagai cadangan pendanaan untuk keadaan darurat atau keperluan mendesak lainnya.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini menegaskan beberapa batasan dan aturan khusus dalam pelaksanaannya:

• Setiap Perangkat Daerah dilarang melakukan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Lampiran Penjabaran APBD.
• Pemberian Belanja Hibah dalam bentuk uang kepada badan atau lembaga nirlaba diwajibkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau memenuhi kriteria nirlaba sesuai peraturan perundang-undangan.
• Segala bentuk revisi anggaran harus melalui prosedur administratif yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
• Ketentuan dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan menjadi dasar hukum operasional bagi bendahara pengeluaran.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 17 Maret 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.