Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2022 merupakan regulasi yang mengatur tentang pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) di wilayah Kabupaten Bantul. Aturan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial serta mengurangi risiko sosial yang bersifat tidak terencana melalui penyediaan bantuan sosial yang fleksibel sesuai kebutuhan mendesak.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan definisi serta klasifikasi subjek yang berhak menerima bantuan, yaitu:

• Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah bantuan sosial tidak terencana berupa uang dan/atau barang bagi individu, keluarga, atau lembaga non-pemerintah.
• Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai target utama yang mencakup penyandang disabilitas, lanjut usia telantar, anak balita telantar, hingga korban bencana atau benturan sosial.
• Kriteria khusus penerima mencakup orang telantar yang kehabisan bekal, pembiayaan visum jenazah telantar, hingga tes DNA untuk sengketa pengasuhan anak.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis dan prioritas alokasi dana diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pos Anggaran: Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos bantuan tidak terduga.
2. Fokus Utama: Bantuan diarahkan untuk enam tujuan utama yakni rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
3. Mekanisme Pengajuan: Pemohon harus menyampaikan surat tertulis kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan melampirkan fotokopi KTP/KK serta surat pengantar dari Lurah yang diketahui oleh Panewu.
4. Penetapan Besaran: Nilai bantuan yang diberikan kepada penerima akan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Bupati setelah melewati proses verifikasi oleh tim evaluasi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan dan ketentuan khusus guna menjaga akuntabilitas bantuan, antara lain:

• Bantuan bersifat selektif dan tidak wajib diberikan setiap tahun anggaran karena harus mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.
• Sifat bantuan adalah sementara, namun dalam keadaan tertentu dapat diberikan secara berkelanjutan hingga penerima bantuan lepas dari risiko sosial.
• Kepala Dinas Sosial wajib menyusun laporan pelaksanaan JPS setiap tahun dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan pada tahun anggaran berikutnya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 18 Juli 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.