Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 337

Tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 337
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 01 Agustus 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 337 Tahun 2022 yang menetapkan Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah formal untuk menyesuaikan penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah, khususnya jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, akibat adanya penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Status dokumen ini adalah peraturan perubahan yang menyempurnakan daftar personel pengelola anggaran untuk Tahun Anggaran 2022.

Poin-Poin Utama

Isi teknis utama dari keputusan ini adalah pembaruan daftar nama dan personel yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan mendasar difokuskan pada lampiran nomor 24 yang mengatur susunan organisasi pada Bagian Tata Pemerintahan. Struktur pejabat pengelola keuangan yang diatur meliputi:

  • Pengguna Anggaran (PA) yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah.
  • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pejabat yang memperoleh delegasi wewenang.
  • Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertugas mengelola belanja daerah.
  • Bendahara Penerimaan yang bertanggung jawab atas penatausahaan pendapatan daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan anggaran dalam keputusan ini diprioritaskan pada kelancaran administrasi keuangan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk unit kerja spesifik seperti RSUD, Inspektorat, dan Kapanewon. Beberapa ketentuan teknis yang diatur meliputi:

  1. Penyesuaian daftar nama pejabat berdasarkan identitas resmi (Nama dan NIP) yang tercantum dalam lampiran.
  2. Pembagian tugas yang spesifik bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu pada tingkat Bagian di Sekretariat Daerah untuk meningkatkan efektivitas budget execution.
  3. Integrasi sistem laporan pertanggungjawaban bendahara yang harus sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2014.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam keputusan ini, terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang harus dipatuhi:

  • Setiap perubahan personel dalam lampiran wajib didasarkan pada pertimbangan penataan pegawai (mutasi atau promosi) dan tidak boleh menghambat proses penyerapan anggaran yang sedang berjalan.
  • Keputusan ini bersifat mutatis mutandis terhadap keputusan sebelumnya, di mana poin-poin yang tidak diubah dalam keputusan nomor 7 tahun 2022 tetap dinyatakan berlaku.
  • Segala bentuk pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara yang ditunjuk harus dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Agustus 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.