| Tentang | PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 337 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 01 Agustus 2022 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan |
Dirubah
Dirubah oleh : Merubah: |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH |
Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 337 Tahun 2022 yang menetapkan Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah formal untuk menyesuaikan penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah, khususnya jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, akibat adanya penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Status dokumen ini adalah peraturan perubahan yang menyempurnakan daftar personel pengelola anggaran untuk Tahun Anggaran 2022.
Isi teknis utama dari keputusan ini adalah pembaruan daftar nama dan personel yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan mendasar difokuskan pada lampiran nomor 24 yang mengatur susunan organisasi pada Bagian Tata Pemerintahan. Struktur pejabat pengelola keuangan yang diatur meliputi:
Pelaksanaan anggaran dalam keputusan ini diprioritaskan pada kelancaran administrasi keuangan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk unit kerja spesifik seperti RSUD, Inspektorat, dan Kapanewon. Beberapa ketentuan teknis yang diatur meliputi:
Dalam keputusan ini, terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang harus dipatuhi:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Agustus 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.