Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15/Kept/Sekda/2023 yang mengatur tentang perubahan atas aturan sebelumnya yaitu Keputusan Nomor 139/Kep/Sekda/2022. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melakukan pemutakhiran dan penambahan kategori barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal, khususnya untuk etalase produk peralatan perkantoran di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul agar proses pengadaan lebih memadai, cepat, dan efisien.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini mempertegas klasifikasi produk dan persyaratan bagi pelaku usaha yang ingin bergabung dalam sistem pengadaan lokal, mencakup poin-poin berikut:

• Kategori Produk: Penambahan komoditas yang meliputi peralatan pemadam kebakaran, furnitur (meja, kursi, rak), serta peralatan dan bahan pembersihan.
• Tipe Pelaku Usaha: Terbuka bagi distributor, agen, maupun pedagang eceran (retailer).
• Legalitas Usaha: Wajib memiliki izin usaha yang sesuai dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terkait perdagangan besar atau eceran peralatan kantor dan rumah tangga.
• Kepatuhan Pajak: Memiliki NPWP dan status valid pada hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaan teknis pencantuman barang, terdapat standar atribut yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia:

1. Atribut Produk: Penyedia wajib mencantumkan informasi detail seperti merk, nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), nilai BMP (Bobot Manfaat Perusahaan), spesifikasi teknis, serta sertifikat SNI jika dipersyaratkan.
2. Struktur Harga: Informasi harga yang diunggah harus mencakup komponen biaya produk, overhead, keuntungan, dan pajak (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mekanisme Transaksi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan dapat melakukan negosiasi harga atau mini kompetisi terhadap harga yang tayang di aplikasi untuk mendapatkan nilai terbaik.
4. Ketersediaan Stok: Aplikasi katalog wajib menampilkan informasi stok produk secara transparan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Beberapa aturan khusus dan batasan yang diatur dalam keputusan ini meliputi:

• Larangan Daftar Hitam: Pelaku usaha yang sedang dalam sanksi daftar hitam (blacklist) tidak diperbolehkan mendaftar atau menayangkan produk.
• Waktu Pendaftaran: Proses pendaftaran dan pencantuman produk tidak dibatasi oleh periode tertentu (batch), sehingga pelaku usaha dapat mendaftar sewaktu-waktu kecuali ditentukan lain.
• Biaya Pengiriman: Untuk etalase produk ini, ditentukan bahwa tidak memerlukan komponen biaya kirim tambahan di luar harga yang telah disepakati atau ditayangkan.
• Penambahan Produk: Pelaku usaha dapat menambah produk baru kapan saja melalui mekanisme penambahan produk pada aplikasi e-katalog selama sesuai dengan kategori yang tersedia.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Februari 2023 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja.