Peraturan Bupati Tahun 2023 Nomor 56

Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Kesejahteraan Rakyat
Nomor Peraturan 56
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 16 Oktober 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 16 Oktober 2023
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2023 yang mengatur tentang perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melakukan penyempurnaan regulasi guna mengoptimalkan peran pranata keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul melalui pengelolaan dana yang lebih transparan dan terukur.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini memperjelas berbagai definisi teknis dan memperluas mekanisme pengumpulan dana umat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul. Beberapa poin perubahan mendasar meliputi:

  • Perluasan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang kini mencakup perangkat daerah, instansi vertikal, BUMD, BUMN, perusahaan swasta, sekolah, hingga tingkat Kapanewon, Kalurahan, dan tempat ibadah.
  • Adanya pengaturan baru mengenai pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang dapat diterima oleh BAZNAS selama peruntukkannya sesuai dengan syariat Islam dan ikrar pemberi.
  • Penegasan bahwa setiap pengelolaan dana sosial keagamaan di luar ZIS wajib dicatat dalam pembukuan tersendiri untuk menjaga akuntabilitas.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah pelaksanaan dan prioritas alokasi dana diatur dengan ketentuan angka dan urutan sebagai berikut:

  1. Setiap ASN dan Pejabat Lainnya yang beragama Islam dan menerima penghasilan dari APBD atau APBN wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan.
  2. Kewajiban tersebut berlaku apabila penghasilan dalam satu tahun telah mencapai nishab atau batasan minimal setara 85 gram emas.
  3. Pendistribusian dana zakat diprioritaskan bagi warga muslim di daerah Bantul sesuai syariat, sementara infak dan sedekah dapat digunakan untuk membantu korban bencana di luar daerah.
  4. Proses pembinaan BAZNAS oleh Bupati dilaksanakan melalui tiga langkah utama yaitu fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai pengecualian serta sanksi bagi pihak yang melanggar aturan administratif:

  • Kewajiban membayar zakat dikecualikan bagi pegawai yang non-muslim atau yang penghasilannya secara kumulatif belum mencapai ambang batas nishab.
  • Bagi pegawai yang belum mencapai nishab, disarankan untuk tetap memberikan kontribusi melalui Infak atau Sedekah secara sukarela.
  • Pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran zakat bagi ASN akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis sebanyak tiga kali, hingga tindakan pembinaan khusus oleh perangkat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 September 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.