Keputusan Bupati Tahun 2024 Nomor 521

Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 419 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahap II Tahun Anggaran 2024
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor Peraturan 521
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 25 Oktober 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 25 Oktober 2024
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 419 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahap II Tahun Anggaran 2024

Ringkasan Umum

Keputusan ini merupakan perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 419 Tahun 2024 mengenai pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. Fokus utama peraturan ini adalah menetapkan penyesuaian besaran penerimaan bantuan keuangan bagi partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul khusus untuk alokasi Tahap II Tahun Anggaran 2024.

Poin-Poin Utama

Perubahan ini didasari oleh kebutuhan untuk memperbarui lampiran mengenai rincian nominal bantuan yang diterima oleh setiap partai politik. Beberapa poin penting yang diatur meliputi:

  • Perubahan daftar penerima dan nominal bantuan pada lampiran Keputusan Bupati sebelumnya agar sesuai dengan kondisi anggaran terbaru.
  • Bantuan diberikan kepada partai politik sebagai dana penunjang kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  • Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bersifat final untuk penyaluran tahap kedua di tahun 2024.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan kalkulasi bantuan didasarkan pada perolehan suara partai dengan rincian teknis sebagai berikut:

  1. Nilai bantuan ditetapkan sebesar Rp3.400,00 per satu suara sah.
  2. Total alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah untuk Tahap II ini adalah Rp834.219.750,00.
  3. Dana didistribusikan kepada 9 partai politik yang menguasai total 45 kursi di legislatif daerah.
  4. Jumlah total suara sah yang dikonversi menjadi bantuan keuangan adalah sebanyak 588.863 suara.
  5. Partai dengan penerimaan terbesar adalah PDI Perjuangan (12 kursi), diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa (7 kursi) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (6 kursi).

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan dan kewajiban administratif yang melekat pada pemberian dana ini:

  • Partai politik penerima wajib melaksanakan tertib administrasi dalam pengajuan, penyaluran, hingga pelaporan penggunaan dana.
  • Penggunaan bantuan harus didokumentasikan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan diaudit oleh instansi berwenang.
  • Dana bantuan tidak boleh digunakan di luar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bantuan keuangan partai politik.
  • Salinan keputusan ini disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai bentuk pengawasan anggaran publik.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 Oktober 2024 oleh Pjs. Bupati Bantul, ADI BAYU KRISTANTO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.