Peraturan Daerah Tahun 2025 Nomor 5

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan
Nomor Lembaran Daerah (LD) 5
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) 179
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Hukum
Nomor Peraturan 5
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 Agustus 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 Agustus 2025
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan,mihol

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2025 yang menetapkan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan, menjaga ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk peredaran Minuman Beralkohol serta Minuman Oplosan. Perubahan ini juga bertujuan menyelaraskan regulasi daerah dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem elektronik nasional.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini membawa beberapa perubahan mendasar terkait tata kelola perdagangan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bantul, di antaranya:

  • Pembaruan definisi teknis mengenai Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol Tradisional, serta Minuman Oplosan yang mengandung bahan berbahaya atau racun.
  • Kewajiban bagi setiap perusahaan yang bertindak sebagai penjual langsung atau pengecer untuk memiliki Perizinan Berusaha yang sah melalui sistem Online Single Submission (OSS).
  • Penghapusan beberapa pasal lama untuk menyederhanakan birokrasi dan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi (seperti Undang-Undang Cipta Kerja).
  • Penguatan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan, pelaporan, dan sosialisasi mengenai dampak negatif minuman keras di lingkungan mereka.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah daerah mengatur lokasi dan kategori tempat usaha secara sangat spesifik guna membatasi aksesibilitas minuman beralkohol sebagai berikut:

  1. Penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C untuk diminum di tempat hanya diizinkan pada hotel bintang 3, 4, dan 5, restoran bintang 3, serta bar atau pub yang menyatu dengan hotel bintang tersebut.
  2. Penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan hanya diperbolehkan dilakukan melalui Toko Bebas Bea (TBB).
  3. Penjual dilarang keras menjual minuman beralkohol kepada siapa pun yang berusia di bawah 21 tahun.
  4. Pemberian sanksi administratif bagi pelanggar perizinan mulai dari peringatan tertulis hingga penutupan kegiatan usaha secara permanen.

Larangan & Ketentuan Khusus

Untuk melindungi moralitas dan keamanan publik, terdapat daftar larangan yang ketat bagi setiap pelaku usaha maupun perorangan:

  • Larangan peredaran minuman beralkohol di lokasi sensitif seperti pemukiman masyarakat, minimarket, kaki lima, terminal, stasiun, tempat ibadah, lembaga pendidikan, asrama, dan rumah sakit.
  • Larangan total terhadap produksi, penyimpanan, dan penjualan Minuman Oplosan serta minuman beralkohol tradisional tanpa izin.
  • Larangan penjualan secara online atau daring, termasuk penggunaan sistem layanan antar (delivery service).
  • Larangan bagi perusahaan untuk mengiklankan minuman beralkohol golongan A, B, maupun C di media mana pun.
  • Ketentuan pidana bagi pelanggar berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Agustus 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.