Rincian Produk Hukum

  1. Beranda
  2. Produk Hukum
  3. Peraturan Daerah Tahun 2025 Nomor 11
2

Peraturan Daerah Tahun 2025 Nomor 11

Unduh (170 kali)
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Nomor Lembaran Daerah (LD) 11
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) 185
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Hukum
Nomor Peraturan 11
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 Desember 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 Desember 2025
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk menyelaraskan kebijakan perlindungan lahan dengan perkembangan hukum terbaru, penataan tata ruang, pemberian insentif, serta pengendalian alih fungsi lahan guna mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini memberikan kepastian hukum mengenai klasifikasi lahan pertanian yang harus dilindungi. Terdapat perubahan signifikan pada Pasal 6 yang merinci total luasan kawasan pertanian, serta Pasal 22 yang memperjelas bentuk dukungan pemerintah kepada petani. Selain itu, ditegaskan bahwa penetapan lahan harus mengacu pada rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah Daerah menetapkan target luasan lahan dan prioritas pengembangan infrastruktur sebagai berikut:

  1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan seluas 18.773,08 hektar.
  2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan seluas 12.831,00 hektar.
  3. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan seluas 5.942,08 hektar.

Pemberian insentif kepada petani diprioritaskan melalui langkah-langkah teknis berikut:

  • Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai aturan pajak daerah.
  • Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi serta jalan usaha tani.
  • Penyediaan benih unggul, alat mesin pertanian, pupuk, dan pestisida.
  • Kemudahan akses informasi teknologi melalui kelembagaan penyuluhan pertanian.
  • Penyediaan asuransi usaha tani dan pemberian penghargaan bagi petani berprestasi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Ketentuan mengenai pengalihfungsian lahan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan ketat, antara lain memiliki kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi, pembebasan hak atas tanah, dan tersedianya lahan pengganti. Lahan pengganti tersebut dapat diperoleh melalui pembukaan lahan baru dari lahan cadangan, tanah terlantar, atau bekas kawasan hutan. Terdapat aturan pengecualian pada Pasal 40 bagi pemilik lahan yang telah mendapatkan izin alih fungsi atau memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan status pekarangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Desember 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.