Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2026 ini mengatur tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bantul untuk Akhir Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan pembentukan tim khusus dengan susunan personalia yang terdiri dari lintas instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Struktur organisasi tim meliputi:

• Pengarah: Dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul untuk memberikan arahan strategis.
• Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab penuh atas penyusunan dokumen.
• Ketua: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang bertugas mengendalikan operasional tim.
• Kelompok Kerja (Pokja): Terdiri dari Pokja Anggaran, Pokja Penyusun Laporan, Pokja Verifikator Data, dan Pokja Penyaji Data dari berbagai Perangkat Daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Tim diwajibkan melaksanakan tugas dengan prioritas penyelesaian dokumen tepat waktu sesuai dengan urutan kerja berikut:

1. Jangka waktu kerja tim ditetapkan selama 3 (tiga) bulan untuk penyusunan draf utama dan 2 (dua) bulan untuk kegiatan verifikasi serta administrasi sekretariat.
2. Tugas teknis meliputi penyusunan draft LKPJ, nota pengantar, draf pandangan fraksi, hingga proses editing dan layouting dokumen final.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data antarinstansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta verifikasi draf laporan dari setiap Perangkat Daerah.
4. Segala pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam menjalankan fungsinya, tim memiliki ketentuan khusus sebagai berikut:

• Tim Penyusun wajib melaporkan setiap perkembangan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Bupati Bantul sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung.
• Kegiatan verifikasi data harus melalui proses desk pencermatan untuk memastikan analisis data sesuai dengan bidang sektoral masing-masing.
• Keputusan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal ditetapkan, yakni pada awal tahun anggaran berjalan untuk memastikan proses penyusunan laporan tahun sebelumnya segera dimulai.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.