Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2026 merupakan regulasi operasional yang menetapkan daftar personel yang bertugas sebagai pemegang dan administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan menggunakan mekanisme kartu kredit, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2023.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini merinci pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara Pemegang KKPD dan Administrator KKPD guna menjamin tertib administrasi keuangan:

• Pemegang KKPD memiliki wewenang untuk menyampaikan kebutuhan Uang Persediaan, menguji kebenaran data pihak penerima pembayaran, memverifikasi bukti pengeluaran materiil, serta berhak menolak bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan.
• Administrator KKPD bertanggung jawab atas aspek teknis seperti aktivasi kartu dan Personal Identification Number (PIN), pengelolaan batasan belanja (limit), serta monitoring pengembalian batasan belanja awal setelah periode kenaikan sementara berakhir.
• Administrator yang menjalankan fungsi Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pengujian ketersediaan dana, menyusun daftar pungutan pajak, dan melakukan pembayaran tagihan melalui pendebitan rekening ke bank penerbit.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dokumen ini mengatur langkah-langkah pelaksanaan anggaran secara sistematis dengan urutan sebagai berikut:

1. Penetapan daftar pemegang dan administrator pada 45 SKPD, mulai dari Dinas Pendidikan hingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pengajuan perubahan besaran limit belanja kartu kredit, baik bersifat sementara maupun permanen, wajib mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Penerbitan Nota Pencairan Dana KKPD dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) sebagai basis penggantian dana yang telah digunakan.
4. Pelaksanaan verifikasi ketat terhadap indikasi penyalahgunaan penggunaan kartu untuk menjaga integritas keuangan daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat larangan dan aturan peralihan penting yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak terkait:

• Dilarang melakukan pembayaran atau mengesahkan bukti pengeluaran jika spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian atau kontrak tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
• Dilarang melampaui batasan belanja (limit) yang telah ditetapkan tanpa prosedur permohonan kenaikan resmi melalui surat elektronik atau sarana tercepat lainnya.
• Keputusan ini berlaku secara administratif mulai tanggal ditetapkan, namun memiliki kekuatan hukum berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2026 untuk mengakomodasi transaksi yang sudah berjalan di awal tahun anggaran.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 Januari 2026 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.