Ringkasan Umum

Dokumen hukum ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2026 yang mengatur tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 715 Tahun 2025. Peraturan ini bersifat perubahan (amendment) yang bertujuan untuk menyesuaikan susunan keanggotaan serta menambah personel dalam Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bantul untuk periode masa jabatan 2025-2030 agar koordinasi pengelolaan wilayah sungai menjadi lebih optimal.

Poin-Poin Utama

Isi teknis utama dari peraturan ini mencakup restrukturisasi dan pemutakhiran daftar personalia yang terlibat dalam pengelolaan sungai di wilayah Bantul. Beberapa poin mendasar dalam perubahan ini meliputi:

• Penyesuaian dan penambahan personel pada berbagai tingkatan jabatan dalam struktur forum.
• Penguatan sinergi antara instansi pemerintah daerah dengan lembaga vertikal seperti Balai Pengelolaan DAS dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
• Pelibatan unsur akademisi dan tenaga ahli sebagai dewan pakar untuk memberikan masukan strategis berbasis data ilmiah.
• Integrasi berbagai Komunitas Peduli Sungai (KPS) lintas wilayah untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem perairan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari susunan personalia ini adalah terciptanya koordinasi yang terukur dengan pembagian peran teknis sebagai berikut:

1. Tingkat Pembina dan Pengarah: Dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk menjamin dukungan kebijakan, serta Sekretaris Daerah untuk koordinasi administratif lintas sektor.
2. Pengurus Harian: Diketuai oleh Kepala Bappeda dengan wakil dari Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum, guna memastikan program kerja selaras dengan rencana pembangunan daerah.
3. Keterlibatan Komunitas Lokal: Menempatkan perwakilan komunitas dari berbagai sungai besar seperti Sungai Winongo, Code, Progo, dan Gajahwong sebagai garda depan pengawasan di lapangan.
4. Sekretariat: Berpusat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional forum secara berkelanjutan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini menegaskan bahwa lampiran pada Keputusan Bupati sebelumnya (Nomor 715 Tahun 2025) kini telah diubah dan harus merujuk sepenuhnya pada lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor 162 Tahun 2026 ini. Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari aturan induknya. Segala bentuk pelaksanaan tugas forum harus didasarkan pada susunan personalia yang baru ini, dan keputusan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal ditetapkan agar proses koordinasi lapangan tidak mengalami hambatan administratif.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.