Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 433

Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Tata Pemerintahan
Nomor Peraturan 433
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 25 September 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 25 September 2026
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword spm,standar,mutu,target,minimal

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 433 Tahun 2026 yang mengatur tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 640 Tahun 2025. Peraturan ini ditetapkan untuk memperbarui target jumlah warga negara dan mutu minimal layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2026 agar tetap relevan dengan kondisi lapangan terbaru.

Poin-Poin Utama

Perubahan target capaian dalam peraturan ini didasari oleh beberapa pertimbangan mendasar, antara lain:

  • Adanya perubahan kebijakan keuangan daerah dan kemampuan ekonomi warga negara.
  • Perubahan data kependudukan yang disebabkan oleh peristiwa meninggal dunia atau pindah domisili.
  • Penyesuaian akibat terjadinya bencana, kejadian luar biasa, serta dinamika penegakan hukum.
  • Hasil evaluasi dan perubahan yang diakibatkan dari adanya perjanjian kerja sama baru.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan anggaran dan pelayanan difokuskan pada enam bidang layanan dasar dengan rincian prioritas sebagai berikut:

  1. Bidang Pendidikan: Menetapkan target layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 22.309 orang dan Pendidikan Dasar sebanyak 105.769 orang dengan tingkat partisipasi sekolah 100%.
  2. Bidang Kesehatan: Memprioritaskan layanan bagi ibu hamil (8.000 orang), bayi baru lahir (6.800 orang), penderita hipertensi (12.230 orang), dan penderita diabetes melitus (4.152 orang).
  3. Bidang Pekerjaan Umum: Target penyediaan air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pengelolaan air limbah domestik (SPALD).
  4. Bidang Perumahan Rakyat: Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan fasilitasi rumah sewa layak huni.
  5. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Penguatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
  6. Bidang Sosial: Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan dan pengemis.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus yang wajib ditaati oleh instansi pelaksana:

  • Apabila hingga akhir tahun anggaran tidak terjadi bencana, maka wajib dilakukan prosedur tutup mutu dengan melampirkan formulir teknis (Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3) sesuai aturan yang berlaku.
  • Target jumlah warga negara yang menjadi prioritas perubahan bersifat mengikat bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rencana aksi.
  • Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana aksi penerapan SPM tahun 2025-2029 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 September 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.