Produk Hukum: Peraturan Kalurahan


Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TRIWIDADI TA 2026
Status : Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2025
Selengkapnya


Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026
Status : Berlaku, ditetapkan pada 30 September 2025
Selengkapnya


Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026
Status : Berlaku, ditetapkan pada 30 Desember 2025
Selengkapnya


Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN TERONG PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN TERONG SEJAHTERA
Status : Berlaku, ditetapkan pada 23 Oktober 2025
Selengkapnya


Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN JATIMULYO PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “GEMAH RIPAH”
Status : Berlaku, ditetapkan pada 03 November 2025
Selengkapnya


Tentang PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN ARGOREJO
Status : Berlaku, ditetapkan pada 13 Oktober 2025
Selengkapnya


Tentang Pembentukan Dana Cadangan Tunjangan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan
Status : Berlaku, ditetapkan pada 24 Desember 2025
Selengkapnya


Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SITIMULYO PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN SITIMULYO MANDIRI SEJAHTERA
Status : Berlaku, ditetapkan pada 23 Juli 2025
Selengkapnya


Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TERONG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TERONG
Status : Berlaku, ditetapkan pada 23 Oktober 2025
Selengkapnya


Tentang TENTANGPENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN MANGUNAN KEPADA BUMKAL “SELO AJI”
Status : Berlaku, ditetapkan pada 01 September 2025
Selengkapnya



Produk Hukum Terbaru

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 154
30 Maret 2026 Jam 10:08:24

Pembentukan Tim Fasilitasi Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan Dan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2026

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 144
30 Maret 2026 Jam 09:47:17

Pembentukan Tim Fasilitasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun Dan Pemutakhiran Data Sustainable Development Goals Desa Tahun 2026

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 142
02 April 2026 Jam 09:12:27

Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga