Bagian HUKUM Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada Minggu 27 Desember 2020 ikut berpartisipasi memantau jalannya penghitungan suara hasil Pemilihan Lurah Desa di beberapa kelurahan di Kabupaten Bantul. Salah satunya adalah Desa Tamanan Kapanewon Banguntapan sebagaiman tampak dalam laporan gambar berikut oleh Sdr.PAYUNG ALAM,S.H. Kepada Bapak/Ibu yang TERPILIH, mengucapkan SELAMAT & semoga Amanah. ( ayumi )
Read moreBagian HUKUM Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada Minggu 27 Desember 2020 ikut berpartisipasi memantau jalannya penghitungan suara hasil Pemilihan Lurah Desa di beberapa kelurahan di Kabupaten Bantul. Berikut adalah hasil laporan oleh perwakilan Bagian Hukum Setda Bantul, Bp.AMBAR SUTADI, S.H., dari penghitungan suara di Desa ARGODADI Kapanewon SEDAYU, sebagaimana tampak dalam laporan gambar berikut. Kepada Bapak/Ibu yang TERPILIH, mengucapkan SELAMAT & semoga Amanah. ( ayumi ).
Read moreBagian Hukum Setda Bantul pada Senin 14 Desember 2020 ikut menghadiri Rapat Koordinasi & Evaluasi Pengelolaan PPID Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi & Informasi ( Diskominfo ) Kabupaten Bantul dengan bertempat di warung makan SOR SAWO Kalak Ijo Pajangan Bantul. Adapun narasumber acara tersebut adalah Bpk. ARIEF DHARMAWAN, S.STP., Kepala Bidang Pelayanan Informasi & Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Bantul & Ibu SRI MULYANI,S.E....
Read moreBagian Hukum Setda Bantul pada Rabu 21 Oktober 2020 bertempat di Mandhala Sabha Madya Gedung Induk Komplek Parasamya Bantul, menyelenggarakan SOSIALISASI FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2021. Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh para tamu undangan yang merupakan perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Pemerintah Kabupaten Bantul. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bapak...
Read morePada hari Kamis 20 Februari 2020 dilaksanakan PENETAPAN SITA EKSEKUSI terhadap Objek Barang Tidak Bergerak yang merupakan Objek Sengketa antara pihak Ibu Katrin Kandarina melawan pihak Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Pihak Pemerintah Desa Tirtonirmolo didampingi oleh Lurah Desa Tirtonirmolo, Bpk.H.M.Marwan; Camat Kasihan-Bpk.Slamet Santosa,S.IP.,; Sekretaris Camat-Bp.Subarta; Kapolsek Kasihan; Panitera Pengadilan Negeri Bantul; Satpol P.P.Ban...
Read moreBerdasarkan Giat Eksekusi Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PN.Btl Pelaksanaan : Rabu, 5 Agustus 2020 Pukul : 09.00 - selesai Lokasi : Jogonalan Lor, Tirtonirmolo Kasihan Kabupaten Bantul, DIY Para Pihak : 1. Pengguna Lahan (Katrin Kandarina) 2. Pj. Lurah (Subarta, S.Sos, M.Si) 3. Camat (Slamet Santosa, S.IP) 4. Kapolsek (Kompol Anton Nugroho W., SH) 5. Danramil (Mayor Czi. Agus Sriyanta) Urutan : 1. Jam 9.00 Panitera Hadir di Lokasi 2. Jam 9.25 Pembacaan Penetapan Eksekusi Nomor...
Read moreBupati Bantul dan DPRD berhasil menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan bersama ini merupakan keberhasilan bersama antara Pemda dan DPRD dalam menyelesaikan regulasi kelembagaan Kalurahan, yang merupakan penyelarasan kelembagaan Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Kalurahan sebagai pelaksanaan keistimewaan DIY dalam bidang kelembagaan. Raperda tentang Pamong Kalurahan dimaksud saat ini tinggal mohon Nomer Register dari...
Read moreDalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di Kabupaten Bantul, Pemerintah kabupaten Bantul sedang menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat dan Pelaku Perjalanan Dalam Tatanan Normal Baru. Peraturan Bupati ini akan memberikan pedoman bagi masyarakat, untuk melakukan aktifitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. oleh karena itu, Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul mohon saran dan masukan untuk kesempurnaan Rancangan...
Read morePemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan Pos Pelayanan Hukum (POSYANKUM) melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Melalui SJDIH Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum dari Pemerintah Daerah, meliputi : Pelayanan Penyusunan Produk Hukum, Pelayanan Informasi Hukum, dan Pelayanan Bantuan Hukum/Klinik Hukum. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 180/02126/HKM, tertanggal 27 Mei 2020, tentang Pemanfaatan Sistem Jaringan...
Read moreKepada Yth. : Kepala OPD dan Masyarakat Di Bantul Dalam rangka reformasi di bidang pelayanan hukum, Pemerintah Kabupaten Bantul akan menyempurnakan mekanisme pelayanan di bidang hukum yang meliputi Pembentukan Produk Hukum, pelayanan bantuan hukum/klinik hukum, dan pelayanan informasi hukum, melalui Pos Pelayanan Hukum. Pada Saat ini sedang kami susun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pos Pelayanan Hukum, sebagaimanan terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut...
Read more