Berita

Kepada Yth. : Kepala OPD dan Masyarakat Di Bantul Dalam rangka reformasi di bidang pelayanan hukum, Pemerintah Kabupaten Bantul akan menyempurnakan mekanisme pelayanan di bidang hukum yang meliputi Pembentukan Produk Hukum, pelayanan  bantuan hukum/klinik hukum, dan pelayanan informasi hukum, melalui Pos Pelayanan Hukum. Pada Saat ini sedang kami susun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pos Pelayanan Hukum, sebagaimanan terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut...

Pemerintah Kabupaten Bantul kembali mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia Pada Tahun 2018 ini. Penghargaan ini diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Hukum mewakili Pemerintah Daerah memperoleh penghargaan dimaksud. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Tahun 2018 merupakan penghargaan atas Capaian Kabupaten Bantul atas Parameter Kepedulian Hak Azasi Manusia pada pelaksanaan...

Setelah melalui pembahasan perpanjangan waktu pembahasan Panitia Khusus, akhirnya Panitia Khusus DPRD melaporkan hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, pada hari Senin 10 Desember 2018. Beberapa penyempurnaan dalam Perubahan Perda ini antara lain terkait penyediaan fasilitas pemakaman yang harus disediakan oleh pengembang dan diberitahukan kepada calon konsumen, terkait asosiasi pengembang,...

?Bapak Bupati Bantul atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul menerima Penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia Tahun 2016, yang serahkan oleh Bapak Presiden RI di Solo pada tanggal 5 Desember 2017

Setelah melalui pembahasan sejak tahun 2016, akhirnya Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar, berhasil disepakati bersama dengan judul baru Raperda tentang Penataan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Persetujuan Raperda dilaksanakan pada Rapat paripurna DPRD tanggal 4 April 2018

Berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 66/B/2017/PT.PTUN.SBY, menguatkan Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 20/G/2016/PTUN.YK, antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul dengan Penggugat Sdr. Tsendy Priyansyah Sunaryo, dkk. Sehingga penerbitan akta Kelahiran an. Budiyati sah menurut hukum.

Dalam upaya menjamin ketersediaan informasi dan dokumen produk hukum daerah yang lebih lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah serta untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2014 tentang...

Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) NABALIKUM dari Kabupaten Bantul yang beranggotakan anak-anak Forum Anak Bantul (FONABA), mewakili Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lomba Kadarkum Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 1 - 4 agustus 2016. Sebelum bertanding untuk mengikuti lomba di Jakarta, Kadarkum Nabalikum bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum...

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) NABALIKUM, mewakili Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lomba Kadarkum Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 1 - 4 agustus 2016. Kelompok Kadarkum Nabalikum berhasil menjadi juara pertama dalam Lomba Kadarkum Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2015. Sebelum...